NasDem Duetkan Anies-Cak Imin, Partai Demokrat: Pengkhianatan Capres Anies Baswedan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Partai NasDem dikabarkan akan menduetkan Anies-Cak Imin sebagai capres dan cawapres Pilpres 2024 mendapat tanggapan dari Partai Demokrat,

Rencana duet Anies-Cak Imin disebut sebagai suatu pengkhianatan.

Diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut-sebut akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.

Partai Demokrat merasa dikhianati oleh Partai NasDem karena keputusan sepihak duet Anies Baswedan bakal calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk Pilpres 2024.

Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan seharusnya yang menjadi cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Tapi tiba-tiba saja Anies malah dipasangkan dengan Cak Imin.

Apalagi kabar ini diumumkan secara sepihak oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Pernyataan Surya Paloh tersebut ia sampaikan pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower.

"Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan.

Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba

menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," ungkap Riefky dalam keterangannya Kamis malam, (31/8/2023).

Riefky mengungkapkan secara mengejutkan Surya Paloh tiba-tiba saja menjalin kerja sama dengan PKB dan mengusung pasangan Anies-Cak Imin.

Dan menurut Riefky, persetujuan tersebut dilakukan secara sepihak oleh Surya Paloh.

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," ucapnya.

Menurut Riefky itu sama saja dengan Partai Demokrat dan PKS yang menjadi koalisi 'dipaksa' untuk menyetujui keputusan yang dibuat oleh Surya Paloh.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan.

Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," ujarnya.

Atas hal ini, Partai Demokrat mengungkapkan kekecewaannya.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol,

juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," jelasnya.

Kronologi Duet Anies-Cak Imin Tercipta

Partai Demokrat dan PKS sangat terpukul atas terciptanya duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk Pilpres 2024.

Bagi Demokrat keputusan yang sangat instan itu membuat Koalisi Perubahan retak, bahkan hancur.

Demokrat pun menyalahkan peran Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dalam terciptanya duet Anies-Cak Imin.

Kepada Anies, Demokrat juga kesal, karena mau menuruti perintah Surya Paloh, tanpa berdiskusi dengan mitra Koalisi Perubahan.

Sekjen Partai Demokrat sekaligus Anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya, pun merinci kronologi perpecahan Koalisi Perubahan ini.

Menurut Rifky, keterlibatan Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dimulai ketika Anies dan sang Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bertemu pada 23 Januari 2023, di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat.

Saat itu, kata Rifky, Anies mengajak AHY 'menjemput takdir' sebagai pasangan Capres - Cawapres 2024-2029, dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, dan AHY membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerja sama untuk mengajak PKS.

Setelah itu, lanjut Rifky, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan pada 14 Februari 2023, dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai, yang berisi enam butir kesepakatan.

Isi kesepakatan itu adalah penetapan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan, sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres, memberikan bakal capres mandat untuk menentukan bakal cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan, dalam waktu yang tidak terlalu lama,

pasangan bakal capres-bakal cawapres dideklarasikan, bakal capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik, dan membentuk sekretariat KPP.

"Khusus pada pertemuan dengan salah satu parpol yang mengundang perhatian publik, capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, 'Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY'," kata Rifky.

Alhasil, kata Rifky, atas persetujuan Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem, maka Anies memutuskan untuk memilih AHY sebagai bakal cawapres pada 14 Juni 2023.

"Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih Ketum AHY,

karena Ketum AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan," ujar Rifky.

Selain itu, kata Rifky, Anies menilai AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya.

"Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat utama yang tidak dimiliki oleh kandidat cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat utama ini juga telah disampaikan kepada publik," ucap Rifky.

Partai Demokrat kemudian mendesak Anies supaya segera mendeklarasikan bakal cawapres karena merosotnya elektabilitas.

Rifky mengatakan, Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud.

"Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi," papar Rifky.

"Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," ujar Rifky.

Permintaan supaya Anies segera mendeklarasikan bakal cawapres disampaikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada 24 Agustus 2023.

Sehari kemudian, permintaan itu juga disampaikan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 25 Agustus 2023.

Lalu kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pada 26 Agustus 2023.

"Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi," ucap Rifky.

Mulanya, kata Rifky, deklarasi bakal cawapres Anies akan dilakukan pada awal September 2023.

Sebelumnya Anies disebut menulis surat tulisan tangan yang ditandatangani kepada AHY pada 25 Agustus 2023.

Isi dari surat itu, lanjut Rifky, adalah meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi bakal cawapres.

Akan tetapi, di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan.

Menurut Rifky, pada 29 Agustus 2023 malam bertempat di Nasdem Tower, secara sepihak Surya Paloh menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.

"Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu," kata Rifky.

Sehari kemudian, yakni pada 30 Agustus 2023, Anies tidak menyampaikan secara langsung keputusan itu kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.

Rifky mengatakan, Partai Demokrat kecewa dan merasa dikhianati dengan keputusan Anies yang menerima usulan Surya Paloh buat berduet dengan Muhaimin Iskandar.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol;

juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," papar Rifky.

Baca juga: Isi Surat Singkat Anies Baswedan Untuk AHY, Bertolak Belakang Dengan Keputusan Nasdem

Tayang di WartaKotalive.com