KPK Koordinasi 8 Area Intervensi dengan Wali Kota Bitung Maurits Mantiri

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Pemerintah Kota Bitung, Rabu (26/7/2023).

Ada dua orang yang datang yaitu Wahyudin dan Tri.

Keduanya dari Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) MCP KPK Perwakilan Wilayah IV di Provinsi Sulawesi Utara.

Mereka mengkoordinasikan program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemkot Bitung bersama KPK RI.

Hingga selesai pertemuan, mereka tak memberi keterangan terkait kunjungan tersebut.

Kedatangan Korsupgah MCP KPK tak ditampik Inspektur Kota Bitung, Yoke Senduk.

"Kunjungan mereka bukan penindakan hukum, melainkan dalam rangka upaya pencegahan," kata Yoke Senduk.

Ia menjelaskan, pertemuan tersebut dalam rangka supervisi delapan area intervensi.

Beberapa yang dibahas adalah perancangan anggaran, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip), pengelolaan barang milik daerah, perizinan, manajemen ASN, peningkatan pendapatan dan dana desa (tidak ada di Kota Bitung).

Mereka mengingatkan Pemkot Bitung agar lebih hati-hati dan profesional terkait delapan area intervensi.

Baca juga: Virus ASF Masuk Sulawesi Utara, Harga Daging Babi di Tomohon Normal, Peminat Masih Banyak

Baca juga: Harga HP OPPO A77s Terbaru di Akhir Juli 2023, RAM Besar dan Unggul dalam Fotografi, Dijual Segini

"Karena ini tahun politik, jangan ada yang goreng-goreng di media sosial," tambahnya.

Maurits Mantiri menyambut baik yang diingatkan Korsupgah MCP KPK terkait pengelolaan keuangan yang baik dan benar.

Di hadapan Korsupgah MCP KPK, ia juga memaparkan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat Kota Bitung.

"Jadi kami sampaikan ke mereka bahwa Pemkot Bitung setiap sebulan sekali ada program Ruang Sepakat atau peradilan rakyat untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung. Dan mereka kaget, sampaikan itu bagus, jadikan Bitung sebagai tempat studi komparasi ke daerah lainnya," kata Maurits Mantiri.

Selain itu, Maurits Mantiri juga menyampaikan tentang upaya efektif, efisien, dan koordinasi tentang rapat-rapat yang sudah melalui Google Meet.

Maurits Mantiri menambahkan, terkait perizinan harus dipampang penggunaan barcode agar mereka yang akan mengurus izin bisa lewat barcode.

Sekretaris Daerah Kota Bitung, Ign Rudy Theno; sejumlah kepala perangkat daerah dan para kabag turut menyambut pihak KPK.(*)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.