Sulawesi Utara
Sandra Rondonuwu Sebut Oknum Pejabat Kecamatan Tolak Bantuan Atasi Kemiskinan Pemprov Sulawesi Utara
Penolakan tersebut terjadi di dua kabupaten beberapa tahun silam. Padahal pengentasan kemiskinan membutuhkan sinergitas.
Penulis: Arthur_Rompis | Editor: Isvara Savitri
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk pengentasan kemiskinan ternyata pernah ditolak oknum pejabat di tingkat kecamatan.
Fakta miris ini dibeberkan Anggota DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu, dalam Rapat Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulut tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (11/7/2023).
"Ceritanya dari Dinas Sosial, Pemprov Sulut hendak membawa bantuan lantas ditolak oknum pejabat kecamatan," kata dia.
Ia takut hal ini berulang karena oknum tersebut masih menjabat.
"Jangan terulang lagi," katanya.
Sandra Rondonuwu meminta pemerintah daerah agar bersikap tegas terhadap bawahannya yang menolak bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam pengentasan kemiskinan.
"Daerah harus tegas agar hal seperti ini jangan terulang lagi di masa datang," katanya.
Ketua DPRD Sulut, Andi Silangen, menuturkan penolakan itu terjadi di dua kabupaten dan beberapa tahun silam.
Andi Silangen menuturkan, sangat penting bagi kabupaten dan kota untuk bersinergi dengan pemerintah provinsi.
"Sinergi penting untuk menggerakkan pembangunan dan mengatasi kemiskinan," katanya.
Baca juga: Tahun Ajaran Baru Dimulai, SMP Negeri 2 Sinonsayang Ongkaw Minsel Sulawesi Utara Gelar MPLS
Baca juga: Daftar Harga BBM Terbaru, Selasa 11 Juli 2023 di Sulawesi Utara dan 35 Wilayah Lainnya di Indonesia
Jems Tuuk Soroti Penyelesaian Aset Pemprov Sulawesi Utara, Mecky Onibala: 90 Persen Bersertifikat
Anggota DPRD Sulawesi Utara, Jems Tuuk, mempertanyakan penyelesaian aset Pemprov Sulut dalam Rapat Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulut Tahun 2022, Selasa (11/7/2023) di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Rapat tersebut dihadiri TAPD Pemprov Sulut yang dipimpin Sekprov Sulut, Steve Kepel dan Banggar di bawah pimpinan Ketua DPRD Sulut, Andi Silangen.
Jems Tuuk awalnya menanyakan tentang kemajuan tindak lanjut atas temuan BPK RI.
Ia menyebut salah satu temuan itu adalah aset.
| 3 Berita Populer Sulawesi Utara: Kapal Angkut Kopra Tenggelam, Pemblokiran TPA Sumompo Berakhir |
|
|---|
| 3 Berita Populer Sulawesi Utara: Kecelakaan di Kairagi Dua, Program MBG Belum Masuk Bolmong |
|
|---|
| Sulawesi Utara Ekspor 260 Ton Santan Beku ke Tiongkok Senilai Rp 12 Miliar |
|
|---|
| Profil Benny Parasan, Komisaris PT PPSU yang Baru, Siap Genjot Industri Pariwisata Sulut |
|
|---|
| Hanya 10 Persen Pekerja Sektor Jasa Konstruksi di Sulut yang Dilindungi Jaminan Kecelakaan Kerja |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.