Sulut Maju

Pemprov Sulawesi Utara Minta KPU dan Bawaslu Efisiensi Anggaran Pilkada 2024

Tribunmanado.co.id/Arthur Rompis
Rakor Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten/Kota, Perubahan APBD, dan Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut, di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Selasa (20/6/2023). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, berkeinginan agar ada efisiensi dalam anggaran Pilkada 2024.

Hal ini ditegaskan Asisten I Sekprov Sulut, Denny Mangala, ketika membuka Rakor Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten/Kota, Perubahan APBD, dan Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut, di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Selasa (20/6/2023).

Dikatakan Denny Mangala, pendanaan Pilkada jadi domain daerah.

Untuk itu, daerah diminta menganggarkan anggaran Pilkada 40 persen di APBD Perubahan, sisanya 60 persen di APBD tahun 2024.

“Untuk daerah yang fiskalnya rendah diperbolehkan dianggarkan bertahap sampai 2024,” ujarnya.

Dia juga meminta KPU dan Bawaslu menyusun program kegiatan dengan efisiensi untuk menyukseskan pilkada.

Baca juga: Arti Mimpi SBY yang Pulang Kampung Bersama Megawati dan Jokowi, Demokrat Bilang Begini

Baca juga: IPM Sulut Tertinggi Keenam se Indonesia, Paling Tinggi se Indonesia Timur

Semua tahapan kegiatan harus berjalan dengan efisien dengan tidak mengganggu substansi. 

“Contohnya program KPU dan Bawaslu yang hampir sama dilebur menjadi satu dan didiskusikan antara KPU dan Bawaslu supaya ada jalan keluar. KPU provinsi juga mensinergikan kegiatan dengan kabupaten/kota supaya tidak ada duplikasi anggaran,” pintanya.

Karena itu, Pemprov Sulut melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan supaya terjadi efisiensi.

Rakor Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024
Rakor Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten/Kota, Perubahan APBD, dan Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut, di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Selasa (20/6/2023).

Pertemuan langsung bisa dilakukan secara daring, ini juga bisa dilakukan KPU dan Bawaslu untuk efisiensi, yang penting subtansinya tidak berkurang supaya tahapan bisa berjalan efektif dengan dukungan dana menyesuaikan dengan anggaran daerah.

"Dalam proses perencanaan dan penganggaran mempunyai presepsi yang sama dengan melihat kondisi keuangan daerah. Karena output kegiatan ini kita bawa ke gubernur dan bupati serta wali kota,” katanya.

Dia juga menambahkan, hibah ini dipantau langsung Kemendagri sampai penandatangan.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Shiver - Coldplay: So I Look in Your Direction

Baca juga: Begini Pola PDIP Tentukan Cawapres, Peluang Sandiaga Uno Dampingi Ganjar Pranowo Tipis

“Pemprov akan mencoba koordinasikan supaya on time penandatangan NPHD terkait Pilkada 2024,” sebutnya.(*)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.