Investasi KEK di Sulut
Klasik, Investasi KEK Terhambat Karena Persoalan Lahan
Noor Fuad Fitrianto mengungkapkan, persoalan lahan kerap menjadi penghambat investasi Kawasan Ekonomi Khusus
Penulis: Fernando_Lumowa | Editor: Chintya Rantung
TRIBUNMANADO.CO.ID - Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Kementerian Investasi (BKPM), Noor Fuad Fitrianto mengungkapkan, persoalan lahan kerap menjadi penghambat investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Meskipun klasik, kata Hadi, kontribusi investasi lahan pada pengembangan KEK tidak terlalu besar.
"Meskipun cuma sekitar 11 persen tapi isu lahan ini mempengaruhi persepsi investor. Ketika di awal ada isu lahan belum clean and clear, itu pengaruhnya besar," jelas Noor dalam Seminar Penguatan KEK Sulawesi Maluku Papua di Four Points by Sheraton Manado, Rabu (07/06/2023).
Karena itu, kata Noor, Pemda harus memastikan lahan KEK clear agar investor tenang untuk berusaha di kawasan.
Ia menyebut beberapa contoh ketika lahan KEK bermasalah. Misalnya KEK Bitung, Pemda baru menguasai sebagian dari 530 ha.
Di Morotai, lahan yang ditetapkan di awal tak bisa dikembangkan lalu ditukar dengan lahan yang lain.
Lebih dari itu, katanya lagi, Pemda dan pengelola jangan hanya menawarkan lahan.
"Tapi sudah harus lengkap dengan proyek. Jika dia tanam investasi, insentif fiskal, kemudahan dan fasilitas apa yang diberikan. Dukungan apa untuk investor," katanya lagi.
Data Dewan Nasional KEK, pengembangan KEK telah berjalan dengan capaian investasi pada tahun 2022 sebesar Rp 30,9 triliun (27 persen dari kumulatif investasi).
Selain itu, 20 KEK di Indonesia telah mampu membuka lapangan kerja baru sebanyak 27.526 orang (49 persen dari kumulatif tenaga kerja).(ndo)
Baca juga: Berikut Nama 2 Perguruan Tinggi di Sulawesi Utara yang Dicabut Izinnya Oleh Kemdikbudristek
Baca juga: Ditunjuk Sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara, Ini Tanggapan Reza Rumambi
Baca berita lainnya di: Google News.
Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.