Jokowi Akan Panggil Prabowo, Minta Penjelasan Terkait Proposal Menhan Soal Perdamaian Ukraina-Rusia

TRIBUNMANADO.CO.ID - Proposal perdamaian yang ditawarkan Menhan Prabowo dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 berbuntut panjang.

Usai mendapat tanggapan dari berbagai pihak, kini Kepala negara akan memanggil sang Menteri Pertahanan.

Presiden RI Joko Widodo akan memanggil Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait Proposal perdamaian Rusia-Ukraina.

Baca juga: Usulan Menhan soal Rusia-Ukraina Ditolak, TB Hasanuddin: Tidak Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah RI

Jokowi menyampaikan bahwa proposal mediasi Ukraina dan Rusia yang disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di forum internasional merupakan inisiatif Prabowo sendiri.

Jokowi mengaku baru akan meminta penjelasan soal proposal tadi kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Itu (proposal) dari Pak Prabowo sendiri, tetapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo," kata Jokowi dalam jumpa pers di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga PDI-P, Selasa (6/6/2023).

"Nanti hari ini atau besok mungkin akan saya undang, meminta penjelasan dari apa yang Pak Menhan sampaikan," sambungnya.

Sebelumnya, proposal ini disampaikan Prabowo pada forum IISSS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, konferensi keamanan antarnegara yang dihadiri para menteri dan delegasi dari 50 negara lebih.

Dalam pidatonya, Prabowo mengemukakan sejumlah usul untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina.

Beberapa di antaranya, pertama, gencatan senjata antara kedua kubu.

Kedua, penarikan pasukan masing-masing negara dengan penerapan zona demiliterisasi dalam radius 15 kilometer dari titik gencatan senjata.

Zona demiliterisasi ini, menurut Prabowo, mesti diamankan dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketiga, Prabowo mengusulkan agar PBB memfasilitasi referendum bagi warga di zona demiliterisasi untuk menentukan pilihan: ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia.

Belakangan, Kiev menolak proposal Prabowo. Proposal Prabowo dinilai lebih condong menguntungkan Rusia sebagai pihak yang pertama kali melakukan invasi.

"Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami (dengan) rencana aneh ini," kata Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, seperti dikutip AFP.