Ukraina Tolak Usulan Damai Prabowo Subianto, Dianggap sebagai Rencana Aneh yang Dirancang Rusia

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ukraina secara tegas menolak usulan perdamaian dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Prabowo Subianto untuk penyelesaian konflik dengan Rusia.

Diketahui, perang Rusia dan Ukraina hingga kini belum berakhir.

Pemerintah Ukraina meyebut usulan Menhan Prabowo Subianto itu tidak akan berhasil.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov pada Sabtu (3/6/2023) menolak rencana perdamaian dari Indonesia yang diajukan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto.

"Konflik perang yang terjadi di Ukraina berbeda dengan yang pernah terjadi di Indonesia."

Menhan RI Prabowo Subianto mengajukan proposal damai untuk perang Rusia-Ukraina saat berbicara di KTT pertahanan Shangri-La Dialogue, Singapura.

Menhan Ukraina Reznikov yang juga menghadiri KTT itu berpendapat bahwa proposal dari Indonesia "aneh".

Rencana perdamaian yang diajukan Prabowo termasuk penghentian permusuhan segera, gencatan senjata pada posisi sekarang,

dan zona demiliterisasi yang akan dijamin oleh pengamat serta pasukan penjaga perdamaian PBB.

Menhan RI Prabowo juga menyarankan referendum di wilayah sengketa yang diselenggarakan oleh PBB.

"Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia," kata Reznikov.

"Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini," lanjutnya, dikutip dari kantor berita AFP.

Sebelumnya, China juga mengusulkan rencana perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina,

tetapi proposalnya ditanggapi dengan skeptis oleh para politisi Uni Eropa.

Beijing, yang mengaku pihak netral dalam konflik, dikritik karena enggan mengecam invasi Moskwa.

Sementara itu, Indonesia yang berhaluan diplomasi nonblok sudah berupaya menengahi perdamaian melalui Presiden Joko Widodo.

Jokowi mengunjungi Ukraina dan Rusia untuk bertemu kedua pemimpin negara tersebut tahun lalu.

Proposal Prabowo juga dikritik oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell.

"Kita perlu membawa perdamaian ke Ukraina", tetapi itu harus menjadi "perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan," kata Borrell, mengomentari usulan Indonesia.

Prabowo menjawab dengan meninggikan suaranya: "Tanyakan kepada orang Indonesia berapa kali mereka diserbu...

Ada pelanggaran kedaulatan tidak hanya di Eropa."

"Saya mengajukan rencana resolusi konflik," tambahnya.

"Saya tidak mengatakan siapa yang benar atau siapa yang salah."

Indonesia mendukung resolusi PBB yang mengecam invasi Rusia ke Ukraina, tetapi belum menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Moskwa.

Ukraina Tegaskan Menghargai Presiden RI Joko Widodo

Sementara, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, memberikan pernyataan terkait usulan perdamaian Ukraina-Rusia yang disampaikan Indonesia melalui Facebook dan situs Kementerian Luar Negeri Ukraina, Sabtu (3/6/2023).

Dia menganggap proposal Prabowo dibangun atas dasar sejarah Indonesia.

“Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia yang menjadi alasan untuk mengadakan referendum di sana. Setelah melakukan agresi, Rusia menganeksasi Crimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, yang tercatat dalam dokumen resmi PBB,” katanya.

Meski demikian, Nikolenko menyatakan, Pemerintah Ukraina menghargai perhatian Pemerintah Indonesia untuk mendorong perdamaian di Ukraina.

Ukraina mengakui Indonesia adalah aktor penting di kawasan Asia Tenggara yang saat ini memimpin ASEAN.

Ukraina juga menghargai sosok Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang menjadi pemimpin Asia pertama berkunjung ke Ibu Kota Kyiv untuk melihat secara langsung dampak dari agresi Rusia.

Di wilayah pendudukan, Nikolenko menjelaskan, Rusia telah melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindakan genosida.

Rusia harus menarik diri dari wilayah Ukraina dan Ukraina harus mengembalikan integritas teritorialnya dalam batas-batas yang diakui secara internasional.

“Tidak ada skenario alternatif,” terangnya.

Nikolenko juga menegaskan kesepakatan gencatan senjata, pelepasan pasukan hingga jarak 15 kilometer, dan pembentukan zona demiliterisasi tidak akan berhasil.

Sampai hari ini, jelas dia, Rusia masih berusaha dengan segala cara untuk menghambat serangan balik Ukraina.

Gencatan senjata tanpa penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina akan memungkinkan Rusia mengulur waktu, mengumpulkan kekuatan kembali,

mendapatkan pijakan di wilayah yang diduduki, dan memulihkan kemampuan untuk melancarkan serangan lagi.

“Perdamaian jangka panjang di Ukraina berarti pembebasan wilayah Ukraina dari pendudukan Rusia.

Ini yang dimaksud dengan formula perdamaian oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Kami mengajak Indonesia untuk bergabung dalam implementasinya,” kata Nikolenko, dikutip dari Reuters.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menhan Prabowo telah mengusulkan “rencana perdamaian” untuk Ukraina.

Dia menyampaikan usul itu saat hadir dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura yang disiarkan secara daring pada Sabtu.

Rencana yang ditawarkan, termasuk penghentian permusuhan segera, gencatan senjata pada posisi sekarang, dan zona demiliterisasi yang akan dijamin oleh pasukan penjaga perdamaian PBB.

Dia juga menyarankan sebuah referendum di wilayah yang disengketakan yang diselenggarakan oleh PBB.

Namun, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov, yang menghadiri KTT dua hari tersebut, juga dengan tegas menolak usulan Indonesia.

"Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia.

Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana ganjil ini," jelasnya, sebagaimana dikutip dari AFP.

Baca juga: Prabowo Subianto Pastikan Indonesia Siap Kirimkan Pasukan Perdamaian ke Ukraina

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com