Anies Baswedan Terancam Gagal Maju Capres Apabila MK Kabulkan Keinginan 'Pejabat Istana'

TRIBUNMANADO.CO.ID - Bacapres usungan Partai NasDem, Anies Baswedan berpotensi gagal mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024).

Potensi itu diutarakan oleh pengamat politik Adi Prayitno.

Skenario Anies Baswedan terancam gagal nyapres di Pilpres 2024 itu bisa terjadi apabila Moeldoko dan jajaran berhasil 'merebut' Partai Demokrat melalui permohonan Peninjauan Kembali (PK).

Sebagai informasi, konflik Partai Demokrat sebelumnya menjadi perhatian publik.

Perseteruan dua kubu Partai Demokrat versi AHY dan versi Moeldoko sempat menjadi polemik.

Moeldoko yang kini berstatus pejabat istana pemerintahan rezim Jokowi-Maruf sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait kepengurusan Partai Demokrat.

Adi memperkirakan, kekhawatiran Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa Partai Demokrat akan diambil alih oleh Moeldoko akan terbukti jika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Adi mengatakan, jika PK tersebut dikabulkan MA, kendali Partai Demokrat akan pindah tangan ke dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke tangan Moeldoko.

Selain itu, jika hal tersebut terjadi juga akan mengancam keberlanjutan poros Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Pilpres 2024.

"Kalau PK kubu Moeldoko dikabulkan, ya wasalam sudah Partai Demokrat. Bukan hanya poros perubahan yang juga tidak terwujud. Ini bisa dipastikan Partai Demokrat akan pindang tangan dari AHY ke Moeldoko," kata Adi, kepada Tribunnews.com, Minggu (4/6/2023).

Adi menyebut, pengambilalihan Partai Demokrat itu berpotensi terjadi. Sebab, putusan MA telah memenangkan kubu Moeldoko.

"Kemungkinan itu cukup terbuka ya, mau apalagi judulnya, karena secara konstitusional dimenangkan oleh kubu Moeldoko," ucapnya.

Adi mengatakan, saat ini publik tengah menunggu betul akhir dari putusan dari kasasi ini.

Hasil dari putusan MA nantinya, Adi mengatakan, bakal menjadi babak baru dalam dinamika politik Indonesia ke depan.

"Banyak yang berharap-harap cemas. Banyak yang gusar kalau kemudian PK yang diajukan oleh kubu Moeldoko ini dikabulkan. Karena ini akan menjadi babak baru dalam dinamika politik ke depan," ujarnya.

"Babak baru di mana Partai Demokrat diambilalih dan ini semakin mempertegas bahwa poros Perubahan bubar jalan. Poros Perubahan ya wasalam," tutur Adi.

Sebelumnya, SBY yang menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat khawatir Partai Demokrat akan diambil alih KSP Moeldoko.

Hal itu merespons pernyataan pakar hukum tata negara Denny Indrayana soal pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko lewat upaya peninjauan kembali atau PK di MA.

SBY mengaku mendapat informasi dari seorang mantan menteri menyampaikan pesan dari politikus senior yang bukan kader Demokrat mengenai PK Moeldoko.

"Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?” kata SBY dalam keterangannya, dikutip Senin (29/5/2023).

Mantan Presiden RI ini berpendapat secara akal sehat sulit diterima jika PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali kalah di pengadilan.

"Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yang sangat buruk," ujar SBY.

SBY pun berharap agar pemegang kekuasaan tetap amanah, menegakkan kebenaran dan keadilan.

“Indonesia bukan negara "predator" (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah selalu kalah,” ucapnya.

SBY juga mengimbau kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko dan selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” imbuhnya.

Diketahui Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) untuk putusan MA terkait dengan kepengurusan Partai Demokrat.

Moeldoko mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kasusnya ke MA pada tanggal 3 Maret 2023.

PK yang diajukan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun di MA untuk menguji putusan kasasi MA dengan Nomor Perkara: 487 K/TUN/2022, yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022

Baca juga: Moeldoko Masuk Bursa Cawapres 2024, Didukung Penuh dan Diminta Istiqomah

Informasi dari Denny Indrayana

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Wamenkumham) Denny Indrayana, kembali mendapatkan informasi dari orang yang menurutnya kredibel.

Kali ini, terkait dengan upaya peninjauan kembali (PK) kubu Moeldoko melawan Partai Demokrat di Mahkamah Agung (MA).

Kata Denny, PK yang dilayangkan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko soal legalitas Partai Demokrat itu potensi dimenangkan oleh MA.

"Ada informasi, konon, PK Moeldoko sudah diatur siasat menangnya," kata Denny dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/5/2023).

Informasi itu didapatkan Denny, dari salah satu rekan sesama advokat yang mengaku kalau ada perjanjian antara mafia korupsi di MA yang akan dibantu kasusnya asal memenangkan PK Moeldoko.

Hanya saja, Denny tidak membeberkan secara detail siapa sosok yang dimaksudnya itu.

"Ada sobat advokat yang dihubungi para tersangka korupsi yang sedang berkasus di KPK. Para terduga mafia kasus di MA tersebut mengatakan, mereka dijanjikan dibantu kasusnya dengan syarat, memenangkan PK Moeldoko di MA," ucap Denny.

Tak cukup di situ, dalam suatu kesempatan, Denny mengaku kalau mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan juga mengatakan adanya kondisi demikian.

Kata Denny, Novel sempat menyebut kalau tidak ditahannya Sekretaris MA Hasbi Hasan dalam perkara korupsi itu ada kaitannya dengan PK Moledoko ini.

"Dalam podcast kami bersama Bambang Widjojanto, Novel Baswedan mengatakan tidak ditahannya Sekretaris MA Hasbi Hasan adalah indikasi kuat, adanya upaya pengaturan tukar guling perkaranya di KPK, dengan pemenangan PK Moeldoko di MA," beber dia.

Atas adanya kondisi ini, Denny menarik lurus soal adanya pernyataan cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi politik 2024 ini.

Menurut dia, upaya untuk merebut Partai Demokrat yang dilakukan Moeldoko ini turut diketahui oleh istana dalam hal ini Presiden Jokowi.

Denny beranggapan kalau, apa yang dilakukan oleh Moeldoko ini sebagai salah satu cara dari istana untuk menggagalkan pengusungan Anies Baswedan sebagai capres yang juga turut didukung oleh Partai Demokrat.

"Jokowi bukan hanya memasang alat sadap, tetapi melalui Moeldoko, berusaha "mencopet" Partai Demokrat. Bayangkan, demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai tega membajak partainya Presiden Ke-6 SBY," tutur dia.

Jika memang upaya tersebut bukan merupakan campur tangan istana, sejatinya Jokowi sebagai atasan dari Moeldoko kata Denny, harus bersikap atas PK tersebut.

Sebab, apa yang dilakukan oleh Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat adalah upaya yang salah. Jokowi menurut Denny, layak untuk memecat Moeldoko sebagai KSP.

Akan tetapi kondisi yang ada saat ini kata dia tidak seperti demikian, Jokowi seakan tidak tahu menahu kalau masih ada upaya PK yang dilayangkan Moeldoko ke MA.

"Saya berpendapat, Jokowi seharusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyo-kuyo Kepala Stafnya sendiri. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju. Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Moeldoko," kata dia.

"Jokowi tidak bisa mengatakan "pencopetan" partai sebagai hak politik Moeldoko. Mencopet partai yang sah adalah kejahatan," tukasnya.

Baca juga: SBY: AHY dan Anies Bakal Alami Bencana Politik Apabila MA Kabulkan Gugatan Moeldoko

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dan WartaKotalive.com