Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Reshuffle Kabinet

Menteri dari Partai Nasdem Berpotensi Dicopot Jokowi, Hary Tanoesoedibjo Berpeluang Masuk Kabinet

Presiden Jokowi kemungkinan bakal mencopot menteri yang berasal dari Partai Nasdem.

Editor: Ventrico Nonutu
Kemenpora
Presiden Jokowi kemungkinan bakal mencopot menteri yang berasal dari Partai Nasdem. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Isu soal reshuffle kabinet kini mulai berhembus lagi.

Peluang untuk melakukan reshuffle kabinet pun terbuka.

Presiden Jokowi kemungkinan juga bakal mencopot menteri yang berasal dari Partai Nasdem.

“Ya bisa saja (rombak menteri Nasdem),” kata Jokowi usai melakukan penanaman Mangrove bersama sejumlah Jenderal TNI dan Polri di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta Utara, Senin (15/5/2023).

Isu reshuffle menteri dari NasDem mencuat karena partai tersebut mendukung Bakal Calon Presiden Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Baca juga: Peluang Orang di Sekitar Jokowi Jadi Cawapres untuk Anies Baswedan Terbuka

Selain itu satu dari tiga menteri asal Nasdem yakni Menteri Komunikasi dan Informasi Jhonny G Plate kini tersangkut dugaan kasus korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.

Saat ini ada tiga menteri NasDem di pemerintahan Jokowi.

Mereka adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Beberapa waktu lalu, Jokowi bahkan menyebut NasDem kini sudah mempunyai koalisi sendiri.

Selain itu, perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada menteri yang daftar menjadi anggota legislatif.

Perombakan akan dilakukan bila kerja menteri tersebut terganggu akibat pencalegan.

“Nyaleg juga diperbolehkan tetapi tugas juga tidak boleh ditinggalkan (tugas Menteri), nanti akan ada evaluasi, dievaluasi. kalau memang dirasa itu menganggu, ganti. biar konsentrasi ke nyalegnya,” kata Jokowi.

Tidak hanya bagi Menteri yang jadi Caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada Menteri yang mendaftar sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden.

Apabila cuti dirasa tidak cukup untuk kampanye maka bisa saja direshuffle.

“Menteri yang nyapres juga sama. Kalau memang waktunya untuk kampanye kurang ya lebih baik cuti atau banyak saya kira yang penting jangan melanggar regulasi, jangan melanggar undang-undang, khusus yang ini tadi nanti tolong ditanya juga ke pak Prabowo,” katanya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved