Sebut KIB Sudah Bubar, Golkar Diajak Gabung KPP Dukung Anies Baswedan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Nasib Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang berisikan Partai Golkar, PAN dan PPP kini jadi sorotan.

Pasalnya PPP telah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden.

Sedangkan Golkar dan PAN hingga saat ini belum menentukan siapa sosok yang akan mereka usung.

Kini Golkar pun dikait-kaitkan dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem, Ahmad Ali mengajak Partai Golkar bergabung dalam KPP.

Baca juga: Soal Pilpres 2024, Jusuf Kalla Minta Presiden Jokowi Ikut Sikap Megawati dan SBY

Ahmad Ali menilai saat ini Golkar harus membentuk atau mencari koalisi anyar setelah PPP memutuskan memberi dukungan kepada bakal capres besutan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.

Menurut Ahmad Ali, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sudah bubar setelah PPP memastikan dukungan kepada Ganjar.

Sejauh ini Golkar dan PAN belum secara tegas menentukan siapa bakal calon presiden yang mereka usung.

"Dari apa yang kita lihat beberapa waktu, ketika PPP secara resmi mendeklarasikan Mas Ganjar sebagai Capres, artinya secara otomatis kita mengatakan bahwa koalisi KIB sudah bubar kan," kata Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, Jumat (6/5/2023).

Oleh karena itu, Ahmad Ali mengajak Partai Golkar untuk bergabung dengan koalisinya, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Pasalnya, menurut Ahmad Ali, pembubaran KIB membuat Partai Golkar mau tidak mau mencari koalisi baru.

"Dengan bubarnya KIB dengan bergabungnya PPP ke Mas Ganjar, kemudian Golkar mau tidak mau juga akan mencari koalisi.

Makanya saya katakan, ketika Golkar ingin bergabung, dipersilakan. Silakan bergabung ke koalisi perubahan," ujarnya.

Tidak cuma Golkar, ia mempersilakan partai lain turut bergabung dengan KPP.

Termasuk, Partai Amanat Nasional (PAN). Ia lantas menegaskan bahwa KPP merupakan koalisi terbuka.

Namun, Ali mengingatkan agar partai-partai yang bergabung harus mengikuti ketentuan di KPP.

"Koalisi ini adalah koalisi terbuka, cuma tentunya ada beberapa hal yang memang harus mengikuti aturan dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibangun dalam koalisi perubahan," kata Ahmad Ali.

Seperti diketahui KPP sudah menetapkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

Namun hingga saat ini KPP belum menentukan siapa yang akan mendamping Anies dalam kontestasi Pilpres 2024. Anies sendiri enggan mencari pendaming dari luar KPP.

Jadi kalau ada aspirasi untuk mengusulkan seseorang dari partainya, maka partainya harus menjadi bagian dari koalisi.

Kalau tidak menjadi bagian dari koalisi, ya tidak fair. Itu kan prinsip yang sangat sederhana,” ujar Anies di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).

Dia mengungkapkan kandidat cawapres yang berasal dari unsur pimpinan atau kader parpol yang tengah dipertimbangkan berada di dalam KPP.

"Kalau terkait dengan pimpinan partai atau anggota partai, maka mereka yang berada di dalam koalisi otomatis yang dipertimbangkan," imbuhnya.

Di sisi lain, ia mengaku belum mengetahui siapa figur cawapres yang diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Belum tahu malah (siapa yang diusulkan Luhut),” imbuh Anies.

Diketahui saat ini Anies bersama Tim Delapan KPP tengah mencari kandidat cawapres untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia menyampaikan saat ini ada lima figur yang sudah ditemukan oleh Tim Delapan KPP untuk menjadi cawapres.

Namun nama-nama figur tersebut belum dipublikasikan pada publik.

Sementara itu, Anggota Tim Delapan sekaligus Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan cawapres Anies bakal diumumkan maksimal Juli 2023.

Telah tayang di WartaKotalive.com

Baca Berita Lainnya di Google News

Baca Berita Terbaru Tribun Manado KLIK INI