Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Pilpres 2024

Politikus PDIP Tantang Koalisi Besar Segera Dideklarasikan: 'Jangan Banyak Ngomong'

Koalisi besar diketahui merupakan gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Indonesia Raya (KIR).

Editor: Ventrico Nonutu
Tribunnews.com/Naufal Lanten
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat konferensi pers usai acara Silaturahmi Ramadan di DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023). Dalam acara tersebut, hadir para ketua umum parpol koalisi pemerintah yakni Airlangga Hartarto dari Golkar, Prabowo Subianto dari Gerindra, Muhaimin Iskandar dari PKB, dan Muhamad Mardiono dari PPP. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Belum lama ini politikus PDIP Aria Bima meminta koalisi besar segera dideklarasikan.

Koalisi besar tersebut diketahui merupakan gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Indonesia Raya (KIR).

Merespons pernyataan Aria Bima, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz angkat bicara.

Menurutnya untuk urusan Pilpres semua mengacu pada keputusan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

Baca juga: Polresta Manado Segera Periksa Oknum Satpol PP yang Aniaya Pacar hingga Babak Belur

"Kita ikuti perintah ketua umum saja. Kalau ketum Golkar ingin (deklarasi) Koalisi Besar ya kita (ormas-ormas) ini ikut," kata Fahd saat ditemui d DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (14/4/2023).

Dia mengatakan Airlangga menjadi penentu soal langkah Pilpres sesuai dengan keputusan musyawarah nasional yang juga memutuskan Airlangga sebagai Capres.

"Tanahnya Pilpres juga hasil Munas diserahkan ke ketua umum," katanya.

Politikus PDIP Aria Bima mengaku geram partainya disebut ngotot mengajukan kadernya untuk menjadi calon presiden (capres) dari koalisi besar oleh partai Golkar.

Bahkan, partai berlambang banteng itu menantang koalisi besar segera deklarasi tanpa PDIP.

Adapun kegeraman Aria Bima dalam menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid. Menurut Aria Bima, sejatinya partainya bisa saja mengusung capres-cawapres sendiri tanpa berkoalisi.

"Saya tidak ngerti, PDI ini 20 persen thresholdnya lolos. Bukan ngotot mengotot, kita ini bisa nyalonkan. Jadi saya menghargai untuk koalisi besar mau nyalonkan segera saja nyalonkan, deklarasi, jangan banyak ngomong," ujar Aria Bima saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2023).

Aria bima menegaskan bahwa kerja sama koalisi itu bersifat dinamis. Menurutnya, keputusan final koalisi antara partai politik ada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober 2023 mendatang.

Sebelum itu, kata dia, semua koalisi masih bersifat dinamis. Termasuk, wacana pembentukan koalisi besar yang dinilainya juga bisa saja tak berujung terhadap deklarasi bersama.

"Apakah koalisi besar akan berujung pada deklarasi bareng-bareng? dinamis ya kan. Capresnya apakah Prabowo, Wapresnya Pak Airlangga, apa Muhaimin, apa Erick Thohir kan dinamis," jelasnya.

Tak hanya itu, Aria Bima pun tak meyakini dengan terbentuknya koalisi perubahan. Sebab, partai NasDem, PKS dan Demokrat tak kunjung deklarasi mendukung Anies Baswedan menjadi capres.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved