Komunitas Pemilu Bersih: Putusan Dugaan KEPP KPU Sulut Turunkan Kepercayaan Publik ke DKPP

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membacakan dua putusan etis, terkait gugatan manipulasi verifikasi faktual parpol dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) KPU Sulawesi Utara dan KPU Kepulauan Sangihe, Senin (3/4/2023).

Bersamaan dengan itu, DKPP juga memutuskan perkara dugaan pelecehan seksual oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asyari terhadap Hasnaeni 'Wanita Emas', Ketua Umum Partai Republik.

Komite Pemilih Indonesia-Koordinator Komunitas Pemilu Bersih memberikan tanggapan atas dua putusan tersebut. 

Jeirry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia-Koordinator Komunitas Pemilu Bersih mengungkapkan, jekas ada keanehan dan logika etis DKPP tak lurus atas keputusan tersebut. 

Katanya, putusan itu tak konsisten dengan banyak putusan dalam kasus serupa di masa lalu. 

"Dengan putusan seperti ini, DKPP agaknya tidak kompeten lagi kita untuk kita percaya sebagai lembaga penegak kehormatan Penyelenggara Pemilu," kata Jeirry dalam keterangan tertulis ke Tribunmanado.co.id, Senin (03/04/2023) malam.

Katanya, dalam putusan ini terlihat DKPP RI malah menjadi pembela pelaku kejahatan etis di dalam tubuh penyelenggara pemilu.

Menurutnya, jika melihat fakta-fakta yang tersaji dan dibacakan oleh DKPP dalam putusannya, kejahatan etis dalam dua kasus itu muncul sangat kuat. 

"Jadi antara data-data yang tersaji dan sanisi yang diberikan tak konsisten logikanya," katanya. 

Malah dalam kasus verifikasi faktual parpol oleh KPU Sulut dan KPU Kepulauan Sangihe, putusan berat sampai pada pemberhentian menimpa jajaran sekretariat.

"Mereka yang dapat sanksi berat justru hanya menjalankan perintah para komisioner," katanya. 

Pihaknya menilai, dengan putusan seperti ini, DKPP sudah menggadaikan wibawa dan kehormatannya.

"Putusan ini akan memberikan dampak serius kepada proses yang sedang berjalan," katanya lagi. 

Menurut Jeirry, setidaknya ada beberapa dampak yang akan muncul, di antaranya. 

Pertama, putusan ini akan membuat publik kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu.