Moeldoko Tanggapi Tudingan AHY soal Perebutan Kekuasaan Partai Demokrat

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menanggapi tudingan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terkait dirinya yang dinilai berusaha merebut kekuasaan Partai Demokrat.

Moeldoko tak bicara banyak mengenai upaya peninjauan kembali (PK) dalam kasus sengketa perebutan kekuasaan di Partai Demokrat.

"Pertanyaan itu nanti, belum dijawab sekarang," kata Moeldoko merespons pertanyaan wartawan di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Saat terus dikejar oleh awak media, Moeldoko juga enggan banyak membuka mulut.

Mantan Panglima TNI itu mengaku tidak tahu menahu soal upaya PK yang disebut berbekal empat novum atau bukti baru itu.

"Enggak ngerti aku, enggak ngerti," kata mantan Panglima TNI tersebut.

Moeldoko pun memberi jawaban seadanya saat ditanya soal pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang akan melawan upaya Moeldoko merebut Demokrat.

"Ya terserah saja," ujar Moeldoko.

Diberitakan sebelumnya, AHY mengungkapkan bahwa upaya Moeldoko merebut Partai Demokrat masih dilakukan.

AHY mengatakan, Moeldoko dan mantan politikus Demokrat Jhoni Allen Marbun mengajukan PK ke Mahkamah Agung terkait kasus tersebut.

"Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa KSP Moeldoko, dan Jhoni Allen Marbun masih mencoba-coba

untuk mengambil alih Partai Demokrat,” ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Ia menuturkan, PK tersebut merupakan langkah lanjutan dari putusan kasasi MA dengan perkara No.487 K/TUN/2022 yang diputus 29 September 2022.

Gugatan itu terkait pengesahan AD/ART Partai Demokrat hasil Konferensi Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

AHY mengungkapkan, Moeldoko cs mengeklaim telah menemukan empat bukti baru untuk mengesahkan kepemimpinannya.

“Kenyataannya, bukti yang dikirim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru.

Keempat novum itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta,” ucap dia.

Adapun upaya merebut kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berlangsung sejak awal 2021.

Sejumlah mantan politisi senior Demokrat pun terlibat atas gerakan tersebut, seperti Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya.

Upaya Moeldoko pun telah berulang kali mengalami kekalahan, mulai dari tak diakui oleh Kemenkumham, hingga gugatan ditolak oleh PTUN dan MA.

AHY anggap Moeldoko berusaha gagalkan Anies Baswedan jadi Capres 2024

AHY menuding PK yang diajukan Moeldoko untuk menjegal Pencalonan Presiden Anies Baswedan.

AHY menjelaskan, dengan upaya itu, Moeldoko terus mengganggu soliditas Demokrat yang menjadi bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). 

“PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu.

Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan,” ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Senin (3/4/2023).

AHY mengungkapkan, dugaan itu diperkuat dengan waktu pengajuan PK.

Kubu Moeldoko cs mengajukan upaya tersebut ke Mahkamah Agung (MA) pada 3 Maret 2023.

Padahal, sehari sebelumnya, 2 Maret 2023, Demokrat mengumumkan secara resmi mendukung Anies sebagai capres.

Ia menuding, langkah Moeldoko juga ditujukan untuk mengganggu soliditas KPP.

“Salah satu caranya, adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat.

Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan perubahan selama ini,” ucap dia.

Namun, AHY meyakini bahwa MA bakal kembali menolak upaya hukum kubu Moeldoko.

Sebab, selama ini, berbagai langkah hukum Moeldoko telah ditolak, baik oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sampai tingkat kasasi di MA.

“Sudah 16-0, Partai Demokrat menang atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan-kawan,” kata AHY. 

“Dengan demikian, dilihat dari kaca mata hukum, dan akal sehat, tidak ada satu pun celah atau jalan bagi KSP Moeldoko untuk memenangkan PK ini,” ujar dia.

Kubu Moeldoko masih berupaya untuk mengesahkan AD/ART hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, medio 2021 lalu.

KLB itu dimotori oleh sejumlah mantan kader Demokrat yang tak menerima dipimpin oleh AHY.

Dalam KLB tersebut, Moeldoko didapuk sebagai Ketua Umum Demokrat.

Sementara itu, Demokrat telah membentuk KPP bersama Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketiga parpol memberikan tiket untuk Anies melaju ke Pilpres 2024.

Saat ini, koalisi tengah mencari siapa figur yang tepat untuk menjadi cawapres mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Berita Populer TribunManado.co.id

Berita Update Portal TribunManado.co.id

Berita Update TribunManado.co.id di Google News

Artikel ini sebelumnya tayang di Kompas.com