Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Piala Dunia U20 2023

FIFA Tolak Syarat dari Kemenpora Terkait Israel Tak Boleh Ikut Piala Dunia U20 2023 di Indonesia

FIFA menolak syarat dari Kemenpora soal timnas Israel tak boleh ikut serta dalam pergelaran Piala Dunia U20 2023 di Indonesia.

Editor: Frandi Piring
AFP
Presiden FIFA, Gianni Infantino. FIFA Tolak Syarat dari Kemenpora Terkait Israel Tak Boleh Ikut Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA tampaknya menolak syarat yang diajukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait timnas Israel tidak boleh ikut serta dalam gelaran Piala Dunia U20 2023 di Indonesia pada Juni mendatang.

Kemenpora mengajukan syarat tersebut namun tidak disepakati FIFA.

Pemerintah melalui Kemenpora hingga PSSI kini sedang mencari solusi agar gelaran Piala Dunia U20 2023 dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah diatur dan menghindar dari sanksi FIFA.

Adanya penolakan terhadap Israel lantas membuat Indonesia terancam batal menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia U20 2023.

Plt Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Muhadjir Effendy kini menerangk mengatakan pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar terkait polemik keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U20.

Pemerintah Indonesia sempat mengajukan prasyarat khusus kepada FIFA terkait keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U20 2023.

Hanya saja kata dia pra-syarat yang diajukan tersebut tidak dapat disepekati.

"Tentu saja kita sangat menyayangkan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang kita ajukan ke FIFA kelihatannya tidak mendapatkan kesepakatan," kata Muhadjir di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/3/2023).

Muhadjir Effendy tidak menyebutkan apa saja syarat yang diajukan Indonesia kepada FIFA tersebut.

Akar Masalah Israel Ditolak Ikut Piala Dunia U20 2023 di Indonesia, Berujung Pembatalan Drawing
Timnas Israel Ditolak Ikut Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. (Kolase Foto Twitter Israel FA/Handout)

Yang pasti kata dia apa yang dilakukan pemerintah tidak melanggar konstitusi.

"Pokoknya yang kita pegang itu adalah bahwa ini masalahnya bukan soal kebijakan tapi ini soal kepatuhan terhadap konstitusi.

Dan konstitusi kita itu di dalam UUD alinea pertama itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa.

Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," katanya.

Menurut Muhadjir apabila ada negara yang diindikasikan melanggar hal tersebut maka pemerintah Indonesia mengajukan pra-syarat meskipun tidak ada menemui kesepakatan.

"Itu yang menjadi faktor yang harus kita pegang. Karena itu, dalam ketika ada negara yang timnya kita indikasikan masuk kategori itu harus ada prasyarat-prasya khusus dan itulah yang kita ajukan ke FIFA. Dan keliatannya tidak ada titik temu," kata Muhadjir.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved