Berikut 7 Area Rawan Kecurangan Mitigasi Korupsi di Sulawesi Utara

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pencegahan korupsi nampaknya menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara saat ini.

Sejak dini pemerintah Sulawesi Utara akan melakukan penanganan terhadap potensi terjadinya korupsi.

Sebab lingkungan pemerintahan sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi.

Baca juga: Apabila Korupsi di Indonesia Tak Ada Lagi, per Orang Bisa Dapat Rp 20 Juta Setiap Bulan Tanpa Kerja

Rapat koordinasi pimpinan kementerian/lembaga program pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran indikator Monitoring Center Prevention (MCP) 2023, di Jakarta, Selasa (21/3/2023) pagi.(Kominfo Sulut)

pengawasan harus lebih diperketat lagi agar tak ada yang berani melakukan korupsi.

Sebab peluang sekecil apapun bisa dijadikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meminta agar seluruh Kabupaten dan Kota bisa melakukan pengawasan.

Saat ini juga KPK sudah melakukan pengawasan hingga ke daerah.

Baca juga: Setiap WNI Bisa Dapat Rp 20 Juta per Bulan Tanpa Kerja, Mahfud MD: Gilanya Korupsi di Indonesia

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw membeber upaya pencegahan korupsi di Provinsi Sulawesi Utara dalam Rapat koordinasi (Rakor) pimpinan kementerian/lembaga program pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran indikator Monitoring Center Prevention (MCP) 2023, di Jakarta, Selasa (21/3/2023) pagi.

Menurut Wagub, tata kelola administrasi pemerintah yang bersih dan transparan adalah prioritas Pemprov Sulut.

“Upaya dan semangat Pak Gubernur Olly Dondokambey dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel terus dilakukan.

Kita tentu telah mewujudkan ini dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun lalu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berhasil menjadi peringkat pertama Koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi (Korsupgah) MCP KPK,” ungkapnya.

Baca juga: Steven Kandouw Beber Upaya Pencegahan Korupsi di Sulawesi Utara

Steven Kandouw menuturkan, pihaknya terus mendorong 15 Kabupaten dan kota di Sulut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Wagub Kandouw juga menjelaskan, kegiatan Rakor tersebut membahas dan menindaklanjuti capaian aksi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Ini merupakan bentuk perwujudan kolaborasi antara lembaga/kementerian serta Pemerintah Daerah untuk saling mendukung dalam upaya pencegahan tindak korupsi, dengan harapan kedepan akan semakin kuat,” ungkapnya.