Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan: Ranperda Captikus Terhenti di Kemendagri

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan menuturkan pembahasan Ranperda Captikus terhalang aturan di Kemendagri.

"Sudah dibawa ke Kemendagri namun dibatasi regulasi," katanya saat menerima unjuk rasa puluhan mahasiswa yang menamakan diri Koalisi Rakyat Sulut Peduli Captikus di kantor DPRD Sulut, Senin (20/3/2023).

Menurut Melky Pangemanan, saran Kemendagri adalah Perda tersebut didorong ke Kabupaten dan Kota.

Ungkap Melky, pihaknya terus berjuang untuk meyakinkan Kemendagri.

Dikatakan Melky, pihaknya sedari awal berjuang agar Perda tersebut masuk Bapemperda.

Itu, sebut Melky, bukan perjuangan yang mudah.

"Itu banyak pertarungan dan dinamika, nah setelah masuk Bapemperda kendalanya adalah di Kemedagri," kata Melky.

Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Koalisi rakyat Sulut peduli captikus melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Sulut, Senin (20/3/2023).

Mereka melontarkan sejumlah tuntutan.

Antaranya stop kriminalisasi terhadap petani captikus.

Serta mendesak Deprov Sulut segera merampungkan Ranperda captikus.

Para peserta unjuk rasa bergantian melakukan orasi.

Mereka juga membentangkan spanduk di pagar kantor DPRD Sulut.

Fernando Tampi salah satu pengunjuk rasa menyatakan aspirasi agar Deprov membuat Perda Captikus sudah berkali kali disampaikan.

"Namun sepertinya diabaikan oleh DPRD Provinsi," kata Melky.

Menurut dia, petani captikus kini menderita oleh kriminalisasi.

Sebutnya, banyak hutang budi Sulut pada captikus.

"Ada orang yang jadi polisi, pejabat dari hasil captikus," katanya.

Unjuk rasa berlangsung di bawah kawalan aparat kepolisian.

Para pengunjuk rasa diterima oleh anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan.