Perbandingan Harta Kekayaan 3 Kepala Daerah di Sulut Versi LHKPN: Walikota Bitung Cuma Punya 1 Mobil

TRIBUNMANADO.CO.ID - LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi.

Asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran para penyelenggara negara menjadi kunci agar mereka terhidar dari menikmati harta yang tidak sah saat menjadi pejabat negara.

LHKPN merupakan kewajiban yang harus disampaikan setiap aparatur negara. Menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi.

Asas transparansi, akuntabilitas dan kejujuran para penyelenggara negara menjadi kunci agar mereka terhindar dari menikmati harta yang tidak sah saat menjadi pejabat negara. 

Baca juga: Wali Kota Bitung Maurits Mantiri Bakal Terima Rekor Muri

Sebelumnya LHKPN dilaporkan setiap penyelenggara negara menggunakan formulir cetak.

Namun sejak 2017, KPK tidak lagi menyediakan formulir cetak untuk LKHPN.

Sebagai gantinya, KPK meluncurkan aplikasi pelaporan harta kekayaan secara online atau dikenal e-LHKPN yang dapat diakses melalui situs www.elhkpn.kpk.go.id.

Tujuan penyampaian LHKPN adalah sebagai bagian wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN.

Penyampaian LHKPN sesuai amanat UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berikut perbandingan harta kekayaan 3 kepala daerah di Sulawesi Utara:

1. Wali Kota Bitung Maurits Mantiri

Wali Kota Bitung Maurits Mantiri memiliki harta kekayaan paling sedikit dibanding wali kota di Indonesia. 

Termasuk dibanding dengan kepala daerah di Sulawesi Utara.