Inggried Sondakh dan Raski Mokodompit Peluang Jadi Wakil Ketua DPRD Sulut, JAK Terancam Lengser

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Partai Golkar Sulawesi Utara berencana melakukan rombak total posisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Rencana ini pun langsung ditindaklanjuti fraksi Partai Golkar di Gedung Cengkih.

(berita populer: klik link)

Di antara posisi AKD yang dimiliki Partai Golkar, posisi paling rawan ada kursi pimpinan DPRD.

Partai Golkar punya jatah satu kursi Wakil Ketua DPRD yang diduduki James Arthur Kojongian.

Posisi pimpinan DPRD Sulut ini pun tak terkecuali jadi sasaran rolling sesuai rencana Partai Golkar.

Bukan isu belaka, sumber tribunmanado.co.id di Partai Golkar menyebut posisi James Arthur Kojongian memang lagi rawan.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut, Raski Mokodompit, juga menyebut sesuai petunjuk Ketua DPD I Golkar, Christiany Eugenia Paruntu, seluruh AKD akan dirotasi.

"Kalau seluruh AKD berarti termasuk pimpinan dewan, kan pimpinan dewan juga kan AKD," sebut dia kepada tribunmanado.co.id.

Di tengah isu rolling AKD fraksi Partai Golkar, justru mencuat 2 figur partai yang berpeluang menempati posisi Wakil Ketua DPRD Sulut, jika James Arthur Kojongian lengser.

Sosok pertama yakni Inggried Sondakh.

Putri Mantan Gubernur Sulut, mendiang AJ Sondakh, ini sekarang menempati posisi sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut.

Selain itu fraksi juga mempercayakannya duduk sebagai Anggota Badan Kehormatan, dan Anggota Badan Anggaran.

Inggried Sondakh dikenal sebagai politisi perempuan yang aktif di Gedung Cengkih, bahkan seringkali menyuarakan aspirasi masyarakat dalam berbagai kesempatan.

Menurut infomrasi, ia berpeluang menduduki posisi pimpinan dewan, apalagi sudah 2 periode berjalan ini, belum ada unsur pimpinan dewan dari perempuan.

Terakhir tahun 2009-2014 politisi perempuan Meiva Salindeho menjabat Ketua DPRD Sulut.

"Infonya Ibu Inggried yang ganti di pimpinan dewan," ungkap sumber tribunmanado.

Figur kedua yang berpeluang yakni Raski Mokodompit.

Saat ini Raski Mokodompit dipercaya Partai Golkar menjabat Ketua Fraksi sekaligus Ketua Komisi I DPRD Sulut.

Jarang ada kepercayaan besar seperti itu.

Biasanya parpol yang sudah menempatkan kadernya di posisi ketua fraksi, tak lagi bakal mendapat posisi ketua komisi.

Baca juga: Kondisi Terkini David Ozora Sudah Bisa Kepalkan Tangan, Sang Ayah Berbisik untuk Tetap Sabar

Baca juga: Mall Pelayanan Publik di Kantor Pemkot Tomohon Sulawesi Utara Kembali Dibuka

Namun itu tak berlaku bagi Raski Mokodompit yang kini menjelma jadi orang kepercayaan Tetty Paruntu.

Bahkan posisi Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulut juga dipercayakan ke politisi asal Kotamobagu ini.

Sejauh ini Raski Mokodompit teruji loyal, menyuarakan dan mengamankan kepentingan-kepentingan Partai Golkar di DPRD Sulut.

Tak heran posisi Wakil Ketua DPRD Sulut berpeluang dipercayakan kepadanya.

Sebelumnya, Tetty Paruntu menyatakan bakal merotasi kader Golkar di DPRD Sulut.

Hal ini terungkap dalam rapat pleno Partai Golkar Sulut di Kantor Sekretariat DPD I Golkar Sulut, Jalan RE Martadinata, Paal 2, Manado, Senin (6/3/2023) siang.

Tetty Paruntu didampingi Feryando Lamaluta dan Raski Mokodompit memimpin rapat.

Pada rapat tersebut membahas tiga poin penting.

Reposisi besar-besaran AKD Golkar di DPRD Sulut paling mendesak.

Mantan Bupati Minsel dua periode segera merombak besar-besaran.

"Tujuh anggota dewan Golkar (di DPRD Sulut) akan direposisi semua,” tegas Tetty.

“Saya perintahkan ketua fraksi untuk mengirim laporan hasil kinerja mereka," imbuh Tetty.

Lanjutnya, reposisi di AKD DPRD Sulut itu harus segera dilaksanakan.

Tetty tak ingin ada anggota fraksi Golkar yang duduk lama di jabatan tertentu.

"Kita berikan kesempatan kepada semua kader sebelum berakhir masa jabatan," tutur Tetty.

Baca juga: Pengacara Ronny Talapessy Ucap Salam Perpisahan pada Richard Eliezer: Tugas Saya Mengawalmu Selesai

Baca juga: Baru Terungkap Fakta Terbaru Bripda Garry Momomuat, Brimob Polda Sulut Ditemukan Meninggal Tak Wajar

Golkar juga bakal menggelar Rakerda DPD II di 15 kabupaten dan kota.(*)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.