Ketua KPU Sulawesi Utara Meidy Tinangon Beber Suka Duka Urus Pemilu di Podcast Tribun Manado

TRIBUNMANADO.CO.ID - Tribun Manado menghelat Mata Lokal Memilih, program bincang-bincang berkait Pemilu 2024.

Kali ini bincang-bincang bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara Meydi Tinangon sebagai narasumber, 17 Februari 2023.

Bertempat di Kantor KPU Sulut, Jalan Diponegoro, Kota Manado.

Podcast dipandu Pemimpin Redaksi Tribun Manado Jumadi Mappanganro.

Berikut petikan wawancaranya: 

Apa tahapan Pemilu 2024 yang saat ini dikerjakan KPU?

Kita sudah rekrut Pantarlih (Petugas Pemutahiran Data Pemilih) yang dikukuhkan 12 Februari 2023.

Saat ini sedang melaksanakan tugasnya: melakukan pencocokan penelitian (coklat), mengunjungi rumah penduduk untuk mencocokan lagi antara data sudah ada dalam daftar pemilih itu berasal DP4 Kemendagri.

Kemudian, sinkronisasi dengan data Pemilu terakhir, telah kita mutakhirkan secara berkelanjutan yakni data pemilih berkelanjutan.

Data tersinkronisasi diturunkan ke Kabupaten/kota sampai dilakukan TPS, turunkan berjenjang ke bawah.

Data seperti apa yang dimutakhirkan Pantarlih?

Pantarilih mendata nama - nama pemilih disebut pemutahiran data pemilih ada data awal.

Bisa saja sebelumnya sudah terdaftar, tapi ada perubahan komponen data pemilih. Misalnya status sudah nikah, paling pokok data pemilih pemula. Pemilih memang baru pertama kali memilih karena usia 17 tahun sampai pada Hari H.

Selama proses ini, apa saja kendala ditemui di lapangan?

Sejauh ini belum menemui kendala berarti, tapi biasa ada masalah yang klasik, misalnya ketika didatangi pemilih tidak ada di rumah, maka Pantarlih harus kunjungan kembali.

Ada cerita Pantarlih sampai dikejar anjing. Kita pantarlih berkunjung langsung. Jangan ada Pantarlih hanya dari rumah saja, faktualnya jadi tidak akurat.

Bicara data pemilih, dari Pemilu ke Pemilu persoalan Desa Tikela selalu mengemuka, bagaimana KPU menangani kasus ini untuk Pemilu 2024?

Desa Tikela itu daerah perbatasan Manado - Minahasa. Pengalaman saya bertugas di KPU Minahasa sejak Tahun 2007 selalu jadi masalah. Persoalan perbatasan langsung 2 daerah, Desa Tikela Minahasa dan Kelurahan Paal 4 Kota Manado. Bermula soal batas wilayah tidak di batasi bentang alam, hanya rumah - rumah.

Ini menyebabkan sebagian wilayah Tikela bagian dari Lingkungan di Kelurahan Paal 4. Akhirnya Dilakukan penataan administrasi, penyerahan data kependudukan pemerintah kota Manado ke Pemkab Minahasa.

Namun masih ada 100 lebih domisili wilayah administrasi Desa Tikela, mengklaim penduduk kota Manado. Mereka memaksa diri data di Manado.

Terakhir Pilkada 2020 saya monitoring sudah berangsur berkurang. Kesadaran administrasi penduduk di sana berpartisipasi sudah semakin baik.

Selain Pemuktahiran Data Pemilih, apalagi tahapan Pemilu 2024 yang dikerjakan KPU?

Rekruitmen Badan Ad Hock PPK PPS Pantarlih, verifikasi Parpol audah lakukan membantu kewajiban KPU RI, menetapkan 18 Parpol sebagai peserta.

Kemudian penataan alokasi kursi sudah dilakukan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

Menerima Dukungan Minimal Pemilih dari Bakal Calon Anggota DPD Dapil Sulut, sudah verifikasi administrasi, persiapan verifikasi faktual dukungan pemilih masing - masing KPU Kabupaten/ kota.

KPU baru-baru ini meluncurkan Kirab Pemilu, apa semangatnya hingga ajang ini harus dilakukan launching?

Kitab Pemilu itu dilaunching 14 Februari setahun jelang Pemilu 2024.

14 Februari 2023 menuju Hari Pemungutan Suara 14 Februari 2024. Ini sebagai bagian sosialisasi ke masyarakat, ada beberapa titik Kabupaten/ kota di Indonesia kemudian akan melewati daerah Sulut.

Pengalaman Pemilu 2019, banyak penyelenggara di tingkat bawah meninggal dunia karena beban kerja, bagaimana antisipasi KPU agar kejadian ini tidak terulang di Pemilu 2024?

Memang kondisi musibah itu terjadi karena 2019 pertama kali melaksanakan Pemilu serentak 5 surat suara. Beban kerja KPPS meningkat. Dianalisa faktor beban kerja jadi pemicu, sebagian besar meninggal punya penyakit bawaan dan usia sudah lebih 50 tahun.

Ketika melakukan kerja KPPS, mempersiapkan TPS, mengantar surat pemberitahuan pemilih (undangan, tidak tidur jaga kotak suara. Jam 6 persiapan perhitungan suara.

Dengan kondisi itu antisipasinya maka dilakukan perbaikan manajemen pelaksanaan tugas. Logisitik diatur nanti supaya KPPS dibebani, tidak menjaga kotak suara, punya waktu istirahat. Pekerjaan jauh hari sudah bisa dicicil.

Rekruitmen diperketat syarat kesehatan, mempertimbangkan penyakit bawaan. Usia prioritaskan maksimal 50 tahun . Kesempatan para kaum muda berpartisipasi, penyelenggara syaratnya 17 tahun. Kita lihat banyak kaum muda berminat mendaftar PPK da PPS.

Pemilu di Sulut, dikategorikan rawan tinggi sesuai analisa Bawaslu, bagaimana KPU merespon ini?

Saya bersyukur adanya Indeks kerawanan. Kita dituntut punya langkah antisipatif. Dibanding provinsi lain, Sulut termasuk kecil, tapi dinamika politiknya tinggi sehingga namanya Pemilu itu arena konflik antar lembaga.

Di mana kontestasi, kompetisi arena konflik ini jadi tanggung jawab kita, bagaimana mengelola konflik ini, maka pengelolaan dengan koridor hukum yang ada.

Pilkada 2020 masuk 5 besar Indeks kerawanan atas analisa bawaslu, kita menggiatkan kordinasi dan komunikasi semua pihak tim kampanye parpol rutin kita lakukan.

Kita buka help desk, sehingga pada akhirnya walaupun pilkada dilaksanakan situasi covid partisipasinya tinggi se- Indonesia. Konflik relatif tidak ada, masalah hukum perselisihan hasil tidak ada, tidak ada gugatan di MK, dapat dikatakan bisa diterima.

Bagaimana memastikan jajaran KPU bertindak sesuai koridor?

Semua penyelenggara Pemilu khusus KPU dilantik sumpah janji, tanda tangan pakta integritas. Dalam menjalankan tugas itu tidak hanya memperhatikan peraturan hukum, tapi peraturan etika.

Melanggar bisa diadukan ke DKPP sebagai penyelenggara tugas kewenangan memeriksa dan memutus etik.

2020 ada sekitar 50 penyelengara ad hock diproses KPU kabupaten/kota. Hasilnya ada yang diberhentikan, ada pembinaan.

Pengalaman 2020 terkait netralitas, memberikan like di media sosial kampanye calon kemudian masih berani hadir kampanye calon. Menggunakan atribut calon

Pernahkah anda menghadapi upaya suap dari pihak tertentu?

Sekitar 2003 sampai 2014 masih banyak yang mau coba melakukan itu (suap), secara pribadi pernah percobaan penyuapan itu tapi kita komitmen melaksanakan ini secara berintegritas, saya menolak.

Kalau sekarang sudah berkurang (upaya suap), teman - teman, saudara- saudara parpol, calon juga semakin menyadari pemilu itu harus jurdil.

Lebih jauh politik uang itu juga suap ke pemilih, tapi tidak ada kasus sampai diproses. Indeks kerawanan potensi tinggi untuk poltik uang membeli suara pemilih. Kerawanan bukan soal keamanan saja, tapi ada potensi kecurangan.

Bagaimana upaya KPU partisipasi pemilih naik lagi?

Saya kira 2019 target KPU RI 77.5 persen, Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 Sulut melampauai target nasional. Pilkada saat itu situasi Cobid awalnya khawatir partisipasi menurun, ternyata fertinggi di atas 77,5 persen, kalah perlu 2024 kita tingkatkan minimal pertahankan.

Kita sekarang mendorong bukan hanya kuantitas, tapi kualitas. Diantaranya suara pemilih betul - betul bernilai. Contoh Pemilu 2019 presentase nasional surat suara rusak tinggi.

Sayang sekali hal itu masih terjadi, 1 suara bernilai. Sudah memilih suara tidak bernilai. Partisipasi iya. Tapi rusak tidak bernilai secara subtansi.

Apa pesan anda untuk tribunners?

Tribunners diharapkan bisa berpartisipasi dalam setiap tahapan. Sekarang pantarlih akan menghunjungin mohin diterima dengan menyiapkan data diri KK dan KTP.

14 Februari 2024 gunakan hak pilih untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, dpd dpt ri dpet provinsi dan dprd kab kota 15 gunakan hak pilih anda sesuai pilihan kita masing -masing.

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.

Baca juga: Sosok Clara Shinta, Seleb Tiktok yang Punya Pendapatan 250 Juta Per Hari, Hobi Koleksi Mobil Sport

Baca juga: Hasil Liga Champions, Liverpool Sempat Unggul Dua Gol Malah Dibuat Real Madrid Jadi Tak Berdaya 2-5