Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Digital Activity

Ketua KPU Sulawesi Utara Meidy Tinangon Beber Suka Duka Urus Pemilu di Podcast Tribun Manado

Tribun Manado menghelat rubrik Mata Lokal Memilih.Dalam rangka setahun menuju Pemilu 2024.

Penulis: Ryo_Noor | Editor: Chintya Rantung
ryo noor/tribun manado
Pemimpin Redaksi Tribun Manado Jumadi Mappanganro berbincang dengan Ketua KPU Sulawesi Utara Meydi Tinangon dalam acara Mata Lokal Memilih di Kantor KPU Sulut, Jumat (17/2/2023). 

Ketika melakukan kerja KPPS, mempersiapkan TPS, mengantar surat pemberitahuan pemilih (undangan, tidak tidur jaga kotak suara. Jam 6 persiapan perhitungan suara.

Dengan kondisi itu antisipasinya maka dilakukan perbaikan manajemen pelaksanaan tugas. Logisitik diatur nanti supaya KPPS dibebani, tidak menjaga kotak suara, punya waktu istirahat. Pekerjaan jauh hari sudah bisa dicicil.

Rekruitmen diperketat syarat kesehatan, mempertimbangkan penyakit bawaan. Usia prioritaskan maksimal 50 tahun . Kesempatan para kaum muda berpartisipasi, penyelenggara syaratnya 17 tahun. Kita lihat banyak kaum muda berminat mendaftar PPK da PPS.

Pemilu di Sulut, dikategorikan rawan tinggi sesuai analisa Bawaslu, bagaimana KPU merespon ini?

Saya bersyukur adanya Indeks kerawanan. Kita dituntut punya langkah antisipatif. Dibanding provinsi lain, Sulut termasuk kecil, tapi dinamika politiknya tinggi sehingga namanya Pemilu itu arena konflik antar lembaga.

Di mana kontestasi, kompetisi arena konflik ini jadi tanggung jawab kita, bagaimana mengelola konflik ini, maka pengelolaan dengan koridor hukum yang ada.

Pilkada 2020 masuk 5 besar Indeks kerawanan atas analisa bawaslu, kita menggiatkan kordinasi dan komunikasi semua pihak tim kampanye parpol rutin kita lakukan.

Kita buka help desk, sehingga pada akhirnya walaupun pilkada dilaksanakan situasi covid partisipasinya tinggi se- Indonesia. Konflik relatif tidak ada, masalah hukum perselisihan hasil tidak ada, tidak ada gugatan di MK, dapat dikatakan bisa diterima.

Bagaimana memastikan jajaran KPU bertindak sesuai koridor?

Semua penyelenggara Pemilu khusus KPU dilantik sumpah janji, tanda tangan pakta integritas. Dalam menjalankan tugas itu tidak hanya memperhatikan peraturan hukum, tapi peraturan etika.

Melanggar bisa diadukan ke DKPP sebagai penyelenggara tugas kewenangan memeriksa dan memutus etik.

2020 ada sekitar 50 penyelengara ad hock diproses KPU kabupaten/kota. Hasilnya ada yang diberhentikan, ada pembinaan.

Pengalaman 2020 terkait netralitas, memberikan like di media sosial kampanye calon kemudian masih berani hadir kampanye calon. Menggunakan atribut calon

Pernahkah anda menghadapi upaya suap dari pihak tertentu?

Sekitar 2003 sampai 2014 masih banyak yang mau coba melakukan itu (suap), secara pribadi pernah percobaan penyuapan itu tapi kita komitmen melaksanakan ini secara berintegritas, saya menolak.

Sumber: Tribun Manado
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved