PKS Dorong Gerindra dan Prabowo Ungkap ke Publik Perjanjian dengan Anies dan Sandiaga

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan jawaban soal isu adanya perjanjian antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan

Sebelumnya beredar terkait kabar perjanjian tertulis antara Anies dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, disebut masih berlaku hingga Pilpres 2024.

Kabar itu diketahui diungkap oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno.

Perjanjian itu disebut ditandatangani oleh Sandiaga, Anies, dan Prabowo, disebut-sebut dilakukan sebelum pendaftaran Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Isi perjanjian dilengkapi dengan materai dan disimpan dua petinggi Gerindra, Fadli Zon dan Sufmi Dasco Ahmad.

Nabil  Ahmad Fauzi selaku Ketua Departemen Politik DPP PKS mengatakan, tak mengerti pasti soal isi perjanjian tersebut.

Pun dirinya tidak berani menyimpulkan apakah perjanjian Anies-Prabowo ada atau tidak.

Saat ditanya soal apakah rumor perjanjian Anies-Prabowo itu berpotensi mengganjal mantan Gubernur DKI Jakarta maju sebagai Calon Presiden (Capres) 2024? Ini jawabannya.

Baca juga: Daftar Harga HP Rp 3-4 Jutaan di Februari 2023, Ada Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Hingga Tecno

Baca juga: Gempa Terkini Guncang Sulawesi Utara Jumat Pagi Info BMKG, Magnitudo 3,4

"Simpel saja, silakan kepada pihak yang mengungkapkannya, apakah itu Bang Sandi (Sandiaga Uno), apakah pihak teman-teman di Partai Gerindra, kalau memang perjanjian itu dianggap eksis, ya silakan saja dikomunikasikan kepada pihak yang terkait."

"Bahkan kalau memang perlu sebagai bentuk transparansi kepada publik, silakan saja dibuka secara detail perjanjiannya, sehingga clear diterima oleh publik dan tidak menimbulkan rumor-rumor," kata Nabil dalam acara diskusi Overview Tribunnews, Kamis (2/2/2023).

Pihaknya mengatakan, PKS tidak ingin masuk dalam substansi isi perjanjian, dengan catatan kalau memang perjanjian itu ada.

Nabil juga mendorong isi perjanjian itu memang dibuka di publik, lantaran telah digaungkan secara luas.

"Kami sebagai komponen dalam Koalisi Perubahan tidak mau masuk dalam substansi isi perjanjiannya, karena kita tidak tahu dan tidak ingin masuk dalam konteks perjanjian," ujarnya lagi.

Namun, soal konteks apakah itu mengganjal Anies maju Pilpres 2024, Nabil mendorong agar pihak-pihak terkait dalam perjanjian segera menyelesaikannya.

"Karena yang mengetahui dan menganggap ada "perjanjian Anies-Prabowo" adalah teman-teman di Gerindra, khususnya Bang Sandi," ungkapnya.

Nabil juga mengungkap pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono yang juga tidak mengetahui pasti soal isi perjanjian itu.

Bahkan tidak pernah mendengar soal perjanjian yang melibatkan Anies-Prabowo.

"Beliau mengatakan tidak pernah mendengarnya tidak pernah mengetahuinya menganggap itu juga tidak relevan, kalau kemudian diungkit-ungkit terkesan 'kok kayaknya partai kami tidak dewasa' ini beliau (Ferry Juliantono) yang mengatakan, bukan saya," ungkap Nabil.

"Logikanya, ketika ada suatu perjanjian politik, biasanya ditandatangani oleh calon-calon yang diusung parpol dalam pilkada, logikanya masa berlakunya di masa jabatannya, jadi kalau kita mendukung satu orang calon dalam pilkada di periode tertentu dan di situlah tingkat perjanjian itu berlaku, dan apabila masa jabatannya itu sudah selesai, ya biasanya sudah tidak ada lagi, harus membuat realitas politik baru."

Pihaknya mendorong internal Gerindra untuk menyelesaikan soal isu perjanjian Prabowo dan Anies tersebut secara internal.

Walaupun di sisi lain, mendorong juga isi perjanjian dibuka di publik lantaran telah eksis dan kabarnya menjadi konsumsi publik, bertujuan ungkap Nabil agar tak menimbulkan persepsi liar.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Isu Perjanjian Anies-Prabowo Ganjal Eks Gubernur DKI Jakarta Nyapres 2024? Ini Jawaban PKS, https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/02/03/isu-perjanjian-anies-prabowo-ganjal-eks-gubernur-dki-jakarta-nyapres-2024inijawabanpks?page=all.