Pengamat: Sikap Janggal NasDem Dukung Pemerintah dan Koalisi Oposisi di Waktu Sama, Reshuffle Kapan?

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Wacana reshuffle kabinet terus menjadi perbincangan di awal tahun 2023. Bahkan menuai pro kontra di kalangan para politisi. 

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menyoroti gonjang-ganjing reshuffle oleh Presiden, Joko Widodo (Jokowi) terhadap menteri Partai NasDem yakni Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri KLH), Siti Nurbaya Bakar.

Yunarto menyayangkan jika reshuffle dilakukan oleh Jokowi terhadap menteri NasDem, hanya karena faktor politis saja.

Meski, lanjutnya, Jokowi berhak untuk memiliki alasan apapun melakukan reshuffle termasuk unsur politis, dirinya berharap masih adanya pertimbangan kinerja sehingga perombakan memang mendesak untuk dilakukan.

Hal itu lantaran Jokowi berstatus sebagai kepala pemerintahan dan bukan kepala koalisi dari partai politik (parpol) pendukung pemerintahan.

"Buat presiden sendiri punya hak untuk melakukan reshuffle hanya karena alasan politik pun (itu) hak, itu namanya prerogratif."

"Tapi dengan sisa waktu, ada bobot kualitas juga (dalam pertimbangan melakukan reshuffle)," kata Yunarto dalam program Satu Meja di YouTube Kompas TV, Kamis (12/1/2023).

Baca juga: Profil Bordin Phala, Winger Thailand yang Akan Merepotkan Pemain Vietnam di Final Piala AFF 2022

Baca juga: Hakim Lihat Kejujuran Terdakwa Arif Rachman Arifin, Menangis saat Disidang karena Takut Diancam

"Karena yang harus diingat juga adalah presiden ini kapasitas tertingginya itu adalah kepala pemerintahan bukan kepala koalisi," sambungnya.

Di sisi lain, Yunarto juga mempertanyakan langkah politik Partai NasDem yang disebut tetap mendukung pemerintahan Jokowi meski jika menterinya dirombak.

Selain itu, ia juga mengaku adanya kejanggalan dari Partai NasDem ketika bersikap untuk tetap mendukung pemerintahan tetapi di waktu yang sama justru berkoalisi dengan oposisi yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Saya nggak bisa membaca logika bahwa koalisi itu dilakukan dengan partai oposisi (untuk Pemilu) 2024. Pertanyaan saya sebaliknya adalah lalu atas dasar apa Anda (Partai NasDem) berkoalisi dengan partai yang jelas-jelas kini berbeda."

"Artinya kan tidak ada tuh yang selama ini digembor-gemborkan kesamaan platform, visi misi. Jangan-jangan hanya kepentingan politik praktis semata," tegasnya.

Sebelumnya PDIP mendesak agar Yasin Limpo dan Siti Nurbaya dievaluasi oleh Jokowi sebagai menteri.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta pada 3 Januari 2023 lalu.

“Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLHK itu perlu dievaluasi terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan, tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi,” jelas Djarot.

Dengan temuannya itu, Djarot meminta agar Jokowi mengevaluasi Yasin Limpo dan Siti Nurbaya.

Kendati demikian, dia menyarankan agar kedua menteri itu mengundurkan diri saja lantaran dinilai tidak cocok dengan kebijakan Presiden.

“Kalau memang gentle, betul sudah seperti itu, akan lebih bak untuk menteri-menterinya (menteri dari Partai NasDem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle,” kata Djarot.

Di sisi lain, Jokowi juga menebar sinyal akan melakukan reshuffle dalam kabinetnya.

Tak tanggung-tanggung, sejak akhir tahun lalu hingga awal tahun 2023, Jokowi sudah mengatakan sebanyak empat kali terkait rencana perombakan kabinet.

Yaitu saat meninjau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada 13 Oktober 2022, kunjungan kerja di Bogor 23 Desember 2022, ketika meninjau Pasar Tanah Abang di 2 Januari 2023, serta saat peresmian SPAM Durolis di Pekanbaru 5 Januari 2023.

Bahkan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin telah memprediksi bahwa reshuffle akan dilakukan Jokowi pada Januari 2023.

"Mungkin Januari ini, kita tunggu bareng-bareng," ujarnya pada 5 Januari 2023 lalu.

Ngabalin juga meminta agar menteri yang diganti tetap semangat dan tidak marah.

"Karena waktu Anda sudah sampai disini saja. Tetap dan harus berterimakasih pada Presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(YouTube Kompas TV)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Isu Reshuffle NasDem, Pengamat: Presiden Harus Jadi Kepala Pemerintahan, Bukan Kepala Koalisi, https://www.tribunnews.com/nasional/2023/01/13/soal-isu-reshuffle-nasdem-pengamat-presiden-harus-jadi-kepala-pemerintahan-bukan-kepala-koalisi?page=all.