MCP KPK Pemkab Minsel Sulawesi Utara Urutan 3 Capai 86 Persen Sedangkan Urutan 2

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Upaya pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. 

Dari hasil Monitoring Centre of Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kabupaten Minsel menunjukan peningkatan. 

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH di kegiatan apel perdana tahun 2023, Rabu (4/1/2023) di aula gedung Waleta Kantor Bupati. 

"Kita patut bersyukur karena di Sulawesi Utara, Minahasa Selatan saat ini berada di peringkat ke tiga dalam peningkatan indeks pencegahan korupsi Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK. 

Kita juga meraih peringkat ke dua dari segi peningkatan integritas berdasarkan capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK. 

Nilai Kita masih di bawah Provinsi namun untuk kategori Kabupaten Kota, kita diperingkat pertama, " ucap Franky Donny Wongkar.

Berdasarkan hasil penilaian MCP dari KPK, peringkat Minsel di posisi ke 3 dengan capaian 86 persen setelah Kabupaten Mitra di posisi ke dua dengan nilai 92 persen dan Provinsi Sulawesi utara dengan nilai 93 persen di peringkat pertama. 

Berdasarkan informasi yang dirangkum Tribun Manado dari Inspektorat Pemkab Minsel, Kabupaten Minahasa Selatan masih memiliki peluang besar untuk menaikan nilai.

Karena masih ada beberapa dokumen lagi yang akan dimasukan sampai batas waktu pemasukan berkas pada tanggal 5 Januari 2023 besok. 

Dibandingkan dengan tahun 2021 nilai MCP Minsel menunjukan peningkatan yang hanya mencapai 83 persen dan berada di posisi ke empat. 

Sedangkan dari sisi penilaian integritas berdasarkan hasil SPI KPK, Pemkab Minsel mencapai 76,70 persen dibawah Provinsi Sulut yang capai 77,78 persen dan masih bertahan posisi ke dua. 

Monitoring Center for Prevention atau MCP adalah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK.

Applikasi ini untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Verifikasi tersebut juga melibatkan Kementrian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

MCP ini meliputi delapan area intervensi yakni pengelolaan APBD, Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Manajemen ASN, Optimalisasi pajak daerah, Pengelolaan aset, serta Dana Desa.