Realiasi Belanja Pemprov Sulawesi Utara Masih Sisa Rp 1 Triliun, Tengat Waktu 2 Hari Lagi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Jelang akhir tahun 2022, Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) terus memacu realiasi belanja daerah.

Dari Total Belanja Pemprov Sulut sekitar Rp 4,1 Triliun, rupanya baru sekitar 75,60 Persen yang direalisasikan atau sekitar Rp 3,1 Triliun.

Sisanya ada sekitar Rp 1 Triliun yang harus disiapkan pertanggungjawaban.

Data ini per tanggal 12 Desember 2022.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulut, Femmy Suluh mengatakan sebenarnya kebanyakan anggaran itu sudah digunakan tinggal pertanggungjawaban administrasinya yang harus dipenuhi, sehingga dana bisa dicairkan.

Tengat waktunya menyisakan 2 hari lagi.

"SPJ (Surat Pertanggungjawaban) tiap tahun itu tanggal 15 Desember," Kata dia.

BKAD kata Femmy Suluh akan memproses sampai 15 Desember 2022, di luar itu tidak akan diproses lagi pencariannya, kecuali yang sifatnya urgen.

"Di luar itu tidak akan diproses, kita akan pilah mana yang urgen dan tidak," ujarnya.

Femmy Suluh mengatakan soal semisal ada kontrak yang ada adendum maka akan dipertimbangkan, namun jika lalai hingga terlambat maka harus menerima konsekuensi tidak diproses.

Ia mengharapkan, perangkat daerah bisa memacu SPJ di sisa waktu ini, harapannya target ini dicapai sesuai batas maksimal.

Ia mengapresiasi 5 Perangkat daerah yang sudah memasukan SPM nihil. Perangkat daerah dimaksud yakni Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Penelitian dan Pengembangan, dan Dinas Pengembangan SDM.

Femmy Suluh juga berpesan ke Bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar menguasai aturan terkini dalam rangka pelaksanaan APBD dan realisasinya.

"Jangan cuma paraf, tapi baca dan koreksi. Bertanggungjawab secara administrasi dan hukum," kata dia.

Ia menyampaikan, aturan cepat berubah, maka harus menyesuaikan dari pusat.