Pj Bupati Sangihe Minta Pemerintah Kampung Mengawal dan Mengawasi Deklarasi Stop BABS

TRIBUNMANADO.CO.ID – Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan meminta kepada semua masyarakat Sangihe agar memanfaatkan dan melaksanakan dalam sikap sehari-hari deklarasi stop Buang Air Besar di Sembarangan tempat (BABS).

"Deklarasi stop BABS jangan hanya dijadikan seremonial saja, tapi harus dilaksanakan dan dipraktekkan dalam kehidupan setiap hari," kata Tamuntuan, Jumat (25/11/2022).

Dia juga mengingatkan pemerintah kampung untuk terus mengawal serta melakukan pengawasan terhadap apa yang sudah di deklarasikan.

Menurut dia, deklarasi stop BABS ini dinilai sangat penting demi menjaga lingkungan di tengah masyarakat agar sehat dan tetap bersih.

“Deklarasi stop BABS ini sangat penting karena menyangkut dengan lingkungan termasuk perilaku hidup bersih dari masyarakat itu sendiri," ujarnya.

Tahun 2023 mendatang lanjut Tamuntuan, akan dilaksanakan kompetisi Kabupaten Sehat, dan stop BABS menjadi salah satu syarat dalam kompetisi tersebut.

“Ini juga akan mempengaruhi penilaian Kabupaten sehat pada tahun depan. Karena ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat penghargaan menjadi kabupaten sehat,” bebernya.

Kepala Definitif Dinas Sosial Provinsi Sulut ini juga mengajak semua masyarakat, untuk tetap menjaga pola hidup bersih termasuk kebersihan lingkungan demi kesehatan pribadi dan keluarga.

"Mari kita menjaga kebersihan lingkungan demi kesehatan kita bersama yang ada di Kabupaten Sangihe," kuncinya. 

Kadis Kesehatan Sangihe Sulawesi Utara Beber Syarat dan Ketentuan Pembayaran Lembur Nakes

Sejak Januari 2022 insentif jaga malam tenaga kesehatan (Nakes) belum terbayarkan, tentunya menjadi harapan besar bagi para nakes agar pembayaran insentif dapat terealisasi menjelang akhir tahun 2022.

Menjawab hal tersebut, dr Handry Pasandaran selaku Kepala Dinas Kesehatan Sangihe mengungkapkan anggaran untuk pembayaran lembur semua tenaga medis ada dalam APBD Perubahan 2022.

"Meski anggaran tersebut sudah ada, namun untuk menghindari berbagai imbas persoalan kedepan, maka kami wajib melalukan konsultasi ke berbagai pihak mulai dari Inspektorat hingga ke BPKP di Manado,” ungkap Pasandaran, Jumat (25/11/2022).

Dijelaskannya, persoalan yang ada bahwa tenaga medis yang tersebar di Rumah Sakit dan Puskesmas merupakan unit kerja pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan secara terus menerus. Yang sama artinya memberikan pelayanan 1×24 jam.