Nasional

Pengurus Pusat Matakin Tanggapi Pernyataan Kapolres Bogor Soal Viral Mayat Hidup Lagi

Pengurus Pusat Matakin memberi tanggapan bagi kasus mayat hidup kembali yang viral di media sosial. Pengurus Matakin menyayangkan pernyataan polisi.

Penulis: Fernando_Lumowa | Editor: Isvara Savitri
Tribunmanado.co.id/Istimewa
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Pengurus Pusat Majelis Tinggi Agama Konghucu (Matakin), Sofyan Jimmy Yosadi. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pengurus Pusat Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) memberi tanggapan dan pendapat hukum terhadap pernyataan Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin, soal mayat hidup kembali di Bogor.

Kapolres dalam pernyataan yang kemudian viral, Rabu (16/11/2022) menyatakan, pihaknya menemukan fakta lain di balik aksi rohaniwan Konghucu di Bogor yang dianggap pura-pura mati yang dilakukan Urip Saputra (40), warga Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. 

Kapolres dalam pernyataannya menjelaskan, tindakan US untuk menghindari hutang. 

Menyikapi itu, Pengurus Pusat Matakin lewat Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Sofyan Jimmy Yosadi, memberikan beberapa tanggapan sekaligus pendapat hukum agar pemberitaan menjadi berimbang. 

Sofyan, kepada Tribunmanado.co.id, menjelaskan, kalau hal ini tidak ditanggapi terkesan didiamkan.

Bahkan ditutup-tutupi dan akan menjadi bola liar, keresahan di internal umat Konghucu, rohaniwan dan pimpinan Lembaga Agama Konghucu di seluruh Indonesia. 

Katanya, pernyataan Kapolres menjadi viral dan akan menjadi bahan gunjingan oleh masyarakat umum. 

"Pemberitaan yang tidak berimbang tersebut akan menjadi pembenaran dan diberitakan dan disiarkan terus-menerus tanpa henti," kata Sofyan, Kamis (17/11/2022) petang. 

Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Korwil Sulut Gorontalo Sulteng ini bilang, Urip Saputra adalah Rohaniwan Konghucu yang bergelar Wenshi (Ws).

Urip juga menjabat Pengurus Pusat Matakin sebagai Sekretaris Dewan Rohaniwan. 

Peristiwa yang terjadi kepadanya dan viralnya pemberitaan di media massa dan media sosial, sesungguhnya telah terjadi trial by the press atau peradilan oleh pers.

Bahkan lebih jauh lagi peradilan oleh media sosial.

Ia menilai pemberitaan yang beredar akhir-akhir ini tak memenuhi kaidah jurnalistik. 

"Kita masih belum mendapatkan kebenaran dan informasi secara komprehensif hanya karena ungkapan sepihak dari kepolisian yang belum tentu juga benar," kata Sofyan yang juga Sekjen DPP Peradi Pergerakan (Persaudaraan Profesi Advokat Nusantara).

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved