DPRD Sulawesi Utara
DPRD Sulawesi Utara Tetapkan APBD 2023, Berikut Program Prioritas Tahun Depan
DPRD Sulawesi Utara Tetapkan APBD 2023, memprioritaskan pemenuhan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Rizali Posumah
Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - DPRD Sulawesi Utara menetapkan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.
Penetapan APBD 2023 dilakukan lewat Rapat Paripurna DPRD di Gedung Cengkih, Selasa (8/11/2022).
Dalam penetapan itu APBD 2023 diproyeksikan Rp 3,8 Triliun, turun dibanding tahun sebelumnya.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay dan James Arthur Kojongian serta mayoritas Anggota DPRD Sulut.
Hadir dalam kegiatan itu, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey didamping Wakil Gubernur Steven Kandouw, serta jajaran pejabat Pemprov Sulut.
Sebelum ditetapkan Anggota DPRD Amir Liputo mewakili Badan Anggaran mengutai rekomendasi DPRD dan catatan fraksi-fraksi
Amir liputo mengharapkan, hal tersebut menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah kemajuan Sulut.
"Kiranya apa rekomendasi dan catatan ini bisa jadi masukan untuk pelaksanaan APBD 2023," ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Namun ia tak menampik pembahasan APBD 2023 tentu ada yang kurang, diupayakan untuk bisa sempurnakan
Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan Terima masih ke Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut sudah membahas APBD 2024 serta meluangkan waktu menggrlar Ealat Paripurna
"Setelah melewati proses pembahasan yang cukup panjang, bahkan sampai tadi, saat ini kita boleh menyepakati bersama muatan-muatan dalamAPBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023," ujarnya
Gubernur menjelaskan APBD 2023 memprioritaskan pemenuhan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi.
Termasuk penanganan dampak inflasi, peningkatan pada sektor kesehatan, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, juga ketenagakerjaan.
Serta program dan kegiatan yang benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat atau pro rakyat.
Selain itu diarahkan untuk mengakomodir pemenuhan anggaran dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil.