Sulawesi Utara
Jems Tuuk Kesal, Bapenda Sulawesi Utara "Sembunyikan" Data Potensi Pajak
Jems Tuuk merasa kesal saat rapat pembahasan APBD 2023 pada Jumat lalu. Pasalnya, Bapenda Sulut enggan membeberkan data potensi pajak.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Isvara Savitri
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Jems Tuuk, anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut), dibuat kesal oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut.
Pasalnya, Bapenda Sulut tak bisa menjelaskan dengan gamblang berapa sebenarnya potensi pajak daerah yang bisa diraup untuk menambah pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulut.
Jems Tuuk pun berang saat pembahasan APBD 2023 antara Badan Anggaran DPRD Sulut bersama Pemprov Sulut di Ruang Rapat Paripurna Gedung Cengkih, Kairagi, Manado, Jumat (4/11/2022).
''Berapa sebenarnya potensi PAD? Bapenda tidak menjelaskan berapa ribu kendaraan tidak membayar pajak sampai hari ini," ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
Sebelumnya, ia sudah meminta data di rapat dengar pendapat, namun data ini tak kunjung dikantonginya.
"Dari data saya bisa berselancar. Sebenarnya badan bisa bekerja benar atau tidak," beber Jems Tuuk
Jems Tuuk mengatakan, kinerja Bapenda Sulut jangan diukur seberapa besar presentasi pencapaian target PAD, tapi seberapa besar potensi pajak yang maksimal didapatkan Bapenda.
"Pajak ditarik Rp 1,5 triliun, padahal sebenarnya bisa Rp 2 triliun, hanya mampu tarik 60 persen potensi pajak," katanya.
Potensi pajak seperti ketika setiap masyarakat membeli kendaraan baik cash atau kredit, maka dealer laporkan penjualan.
Di situ ada pajak yang diraup.
Baca juga: Hati-hati, Kebiasaan Ini Bisa Membuat Masalah Pada Ginjal, Ini Kata dr Zaidul Akbar
Baca juga: Prediksi Liga Inggris Aston Villa vs Manchester United, Laga Debut Pelatih Pengganti Steven Gerrard
Kemudian data disodorkan ke DPRD, Bapenda sudah dapat misalnya 60 persen dari target.
"Saya tidak mau lihat kamuflase seperti ini. Capaian itu tidak penting bagi saya," katanya.
Ia menegaskan berapa potensi pendapat yang harusnya bisa diraup.
"Itu baru riil kita bicara. Saya bisa katakan badan ini tidak bekerja baik," ungkapnya.
Pj Sekprov Sulut, Praseno Hadi, menyampaikan potensi pajak itu ada.
