Mahfud MD Minta Iwan Bule Mundur Jadi Ketua PSSI, Sebut Bentuk Tanggunjawab Moral
Sejauh ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md juga memperingatkan Iwan Bule untuk mundur.
lihat foto
"Ya enggak bisa dong kalau begitu. Tanggung jawab moralnya gimana kalau aturan-aturan gitu enggak ada orang salah. Orang sudah terbunuh 135 orang," sambung Mahfud.
Maka dari itu, PSSI dalam beberapa bulan ke depan akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk membentuk kepengurusan baru.
Mahfud menyebut KLB PSSI yang akan segera dilaksanakan itu berdasarkan rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk pemerintah beberapa waktu lalu untuk mengusut penyebab Tragedi Kanjuruhan.
"PSSI itu secara organisatoris, tidak boleh kita intervensi. Tapi secara yuridis dia bertanggung jawab. Satu tanggung jawab pidana karena telah menyebabkan kematian orang banyak," katanya.
"Yang kedua, tanggung jawab moral, mundur. Segera KLB. Ganti pengurusnya, susun lagi," imbuh Mahfud
Sementara itu melansir Tribun Jabar,Kongres Lura Biasa atau KLB PSSI bakal digelar pada 18 Maret 2023.
PSSI beserta para Anggota Eksekutifnya atau Exco PSSI memutuskan untuk mempercepat agenda KLB PSSI.
Percepatan KLB PSSI setelah PSSI mendapat desakan dari sejumlah pihak.
PSSI telah bersepakat untuk mempercepat KLB setelah melangsungkan rapat darurat pada Jumat (28/10/2022) malam WIB.
Melansir laman resmi PSSI, mereka juga sudah mengirimkan surat kepada FIFA yang berisi tentang informasi bahwa mereka akan mempercepat KLB.
Surat bernomor 4452/U:N/537/X-2022 tersebut sudah dikirim oleh PSSI kepada Sekretaris Jenderal FIFA, yakni Fatma Samura pada Senin (31/10/2022).
Selain menginformasikan percepatan KLB, PSSI juga meminta sejumlah rekomendasi dari FIFA terkait pelaksanaan agenda tersebut.
PSSI berharap FIFA bisa memberikan rekomendasi terkait hal tersebut selambat-lambatnya pada 7 November mendatang.
Hal itu dikarenakan, PSSI ingin menyampaikan rencana KLB ini kepada para anggotanya sekurang-kurangnya 60 hari sebelum pelaksanaan kongres.
Ketentuan itu juga mengacu pada statuta PSSI pasal 32 ayat 2 yang menyatakan bahwa para anggota akan diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 60 hari sebelum pelaksanaan kongres.
