Dinas P3AP2KB Kepulauan Sitaro Gelar Bimtek Manajemen Kasus Terhadap Perempuan dan Anak

TRIBUNMANADO.CO.ID, SITARO - Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, terbilang tinggi.

Data mencatat, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak pada 2020 mencapai 23 kasus, dengan jumlah terbanyak di wilayah Tagulandang.

Angka tersebut kemudian meningkat tajam di tahun 2021 dengan jumlah mencapai 36 kasus yang didominasi persetubuhan terhadap anak.

Sedangkan di tahun 2022, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilaporkan ke aparat berwajib mencapai 28 kasus per bulan Juli 2022.

Beragam langkah pun diambil pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sitaro untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Salah satunya dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Kasus Terhadap Perempuan dan Anak yang diselenggarakan pada Kamis (27/10/2022) di Hotel Jakarta Ulu Siau.

Baca juga: Kecelakaan Maut, Seorang Pengendara Motor Meninggal, Korban Diduga Ngantuk Lalu Tabrak Truk

Baca juga: HUT ke-594 Minahasa Sulawesi Utara, Pemkab Minahasa Bakal Gelar Pameran Pembangunan Tahun 2022

Bimtek yang dibuka Asisten II Sekda Sitaro, Agus Poputra, itu menghadirkan beberapa pemateri antara lain Tenaga Ahli Psikologi, Konsultan PPA, UPTD PPA Sulawesi Utara, serta Dinas Kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Poputra menyampaikan sambutan tertulis Bupati Sitaro, Evangelian Sasingen, yang menyebut kegiatan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadapi tingginya angka kekerasan perempuan dan anak.

"Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang perlu dilindungi. Namun dewasa ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak justru menjadi isu utama yang jumlahnya terus meningkat," kata Poputra.

Dalam catatan Dinas P3AP2KB Sitaro, hampir setiap tahun terjadi peningkatan yang cukup siginifikan untuk kekerasan perempuan dan anak.

Kekerasan dimaksud tak sebatas kekerasan fisik tetapi juga sikap yang melontarkan kata-kata tidak senonoh atau menyakitkan hati yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan.

"Situasi ini harus menjadi perhatian kita bersama dan menjadi pekerjaan rumah pemerintah karena telah menjadi masalah yang berdampak pada pembangunan daerah," ujarnya.

Baca juga: PDIP Solo Rayakan Ulang Tahun Ganjar Pranowo, FX Hadi Rudyatmo Sebut Bukan Dukungan Sebagai Capres

Baca juga: Kecamatan Langowan Selatan Gelar Ibadah Syukur HUT ke-18, Donald Lumingkewas Ajak Warga Bakobong

Dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, jelas dan tegas diatur bahwa perempuan dan anak harus dilindungi hak-haknya.

"Manajemen kasus merupakan pendekatan yang tepat dalam merespon kompleksitas permasalahan perlindungan perempuan dan anak Indonesia termasuk di Kabupaten Sitaro," lanjutnya.

"Melalui manajemen kasus, penanganan permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak dapat dilakukan secara komperhensif dan berkelanjutan," kuncinya.

Hadir sebagai peserta dalam bimtek tersebut antara lain Polres Kepulauan Sitaro, Polsek jajaran, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan kampung se-Sitaro.(*)