Kemendagri Rilis Data Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, Bitung Nomor 1

TRIBUNMANADO, MANADO - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis data kinerja daerah dalam memanajemen pendapatan dan belanja daerah.

Data Kemendagri itu hasil dari rapat koordinasi (rakor) analisis evaluasi (anev) dan asistensi percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penganggaran penangan inflasi.

Rakor diikuti oleh daerah dengan realisasi APBD terendah dan tertinggi, daerah dengan dana kas tersimpan di bank tertinggi, dan daerah dengan inflasi tertinggi. 

Rakor membahas solusi percepatan realisasi APBD, membahas penganggaran dan penanganan dampak inflasi, dan pengunaan produk dalam negeri.

Hasilnya, Kota Bitung, Sulawesi Utara, masuk daftar teratas realiasi belanja tertinggi per Oktober 2023.

Kota Bitung berhasil menyerap anggaran belanja lebih besar dari daerah lain se-Indonesia.

Sementara Sulut menjadi daerah urutan ke-8 provinsi yang menyerap anggaran terbaik.

Sementara urusan mengumpulkan pendapatan, rupanya belum ada daerah di Sulawesi Utara yang masuk 10 besar.
 
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyampaikan pihaknya mendorong  percepatan penyerapan APBD, penyiapan anggaran dalam pengendalian inflasi di daerah, sekaligus pembahasan penganggaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam rangka menyukseskan Bangga Buatan Indonesia.

Kemendagri segaja memilih daerah yang realisasi APBD-nya terendah dan tertinggi, daerah dengan inflasi tertinggi, dan daerah dengan uang kas yang belum terpakai yang tertinggi.

Fatoni mengatakan, rakor ini menjadi ruang diskusi menemukan solusi percepatan realisasi APBD.

"Rakor ini juga sebagai forum untuk melakukan analisis dan evaluasi, asistensi, inventarisasi, dan mencari solusi permasalahan realisasi APBD," tegas Fatoni. 

Lewat forum ini, Kemendagri ingin mengetahui kesulitan dan masalah yang ada di daerah, dinamika yang ada di daerah, agar bisa didiskusikan dan cari solusinya. 

"Karena serapan anggaran yang rendah ini terus terjadi setiap tahun," tutur Fatoni. 

Baca juga: Panglima Panji Yosua P/KB GMIM James Sumendap Pimpin Sidang Konas Forum Komunikasi PKB PGI

Baca juga: Pekan Depan 4 Calon Sekda Minut Sulawesi Utara Bakal Ikut Tahapan Tes Penulisan Makalah

Fatoni mengimbau agar daerah segera mengatasi persoalan serapan anggaran yang masih rendah dan segera melakukan percepatan pelaksanaan realisasi APBD TA 2023.