DPRD dan Pemda Bolmut Sulawesi Utara Sepakati Ranperda APBD Perubahan Tahun 2022

TRIBUNMANADO.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Senin (26/9/2022) mengelar Rapat Paripurna bersama Pemda Bolmut dalam rangka Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolmut tahun 2022.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, Ketua DPRD Bolmut, Frangky Chendra mengatakan, penetapan Ranperda APBD Perubahan Tahun 2022 Kabupaten Bolmut, telah melalui tahapan pembahasan.

“Telah melalui pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bolmut, sehingga perlu ditetapkan dalam rapat Paripurna,”ujarnya.

Ia kemudian memberikan kesempatan kepada Banggar DPRD Bolmut, untuk menyampaikan laporan terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2022 tersebut.

Husen Yahya Suit Pontoh, yang mewakili Banggar DPRD Bolmut dalam laporannya menyampaikan pada intinya Banggar DPRD Bolmut menerima dan menyetujui Ranperda untuk ditetapkan.

“Bukan mendahului pandangan akhir Fraksi, namun kami atas nama Banggar DPRD Bolmut menyampaikan, menyetujui Ranperda APBD Perubahan untuk ditetapkan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, sesama penyelenggara pemerintahan, antara DPRD dan Pemda Bolmut, perlu adanya sinergitas, kerjasama yang baik, saling koordinasi, membangun komunikasi yang aktif.

“Dalam menghadapi persoalan dinamika yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintah, dalam pengambilan kebijakan anggaran, jangan melupakan bahwa fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi merupakan hak Legislatif,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Bolmut, Depri Pontoh dalam sambutanya mengapresiasi atas seluruh tahapan terhadap berbagai subtansi pembahasan Ranperda Kabupaten Bolmut tentang Perubahan APBD tahun 2022.

"Semua pandangan yang disampaikan oleh seluruh Fraksi, merupakan catatatan berharga bagi kami perintah daerah," kata Depri.

"Kita bersyukur, seluruh proses mulai dari KUA-PPAS hingga sekarang penetapan Ranperda, berjalan sesuai dengan harapan bersama,"tambahnya.

Depri mengungkap, pasca penyampaian Ranperda tersebut, menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif.

"Kondisi tersebut menjadikan landasan terbentuknya hubungan yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dan DPRD,"ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam pandangan umum fraksi-fraksi sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, pemerintah daerah akan menggapainya dengan serius.

"Hal ini semata-mata untuk kepentingan kita bersama. Saya tidak akan pernah ragu sedikitpun dengan komitmen yang telah saya ikrarkan dalam membangun daerah ini," tegasnya.