Sitaro Sulawesi Utara

Penggunaan Kendaraan Listrik di Kepulauan Sitaro Sulawesi Utara Terkendala Infrastruktur Penunjang

Presiden Joko Widodo meminta kendaraan listrik dijadikan kendaraan dinas. Namun, Kepulauan Sitaro masih belum didukung infrastruktur memadahi.

Penulis: Octavian Hermanses | Editor: Isvara Savitri
tribunmanado.co.id/Octavian Hermanses
Plt Asisten III Sekda, Ch Bob Wuaten - 

TRIBUNMANADO.CO.ID, SITARO - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro mendukung penuh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Hanya saja, jajaran pemerintah daerah terkendala dengan sarana infrastruktur penunjang yang harus disiapkan guna merealisasikan penggunaan kendaraan listrik tersebut.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Asisten III Sekda Sitaro, Ch Bob Wuaten, untuk mewujudkan kebijakan pemerintah pusat tersebut diperlukan infrastruktur yang memadai.

"Pemkab Sitaro pastinya mendukung. Tapi kondisi daerah kita belum menunjang. Karena untuk mobil listrik itu suprastrukturnya juga diperlukan," kata Wuaten, Kamis (22/9/2022).

Bicara penggunaan kendaraan listrik, Wuaten bilang pemerintah daerah perlu mempersiapkan berbagai hal, di antaranya tempat isi ulang bahan bakar listrik.

"Harus ada charger dan sebagainya. Kita (Sitaro, -red) saja listrik masih sering padam. Jadi belum (untuk tahun 2023, -red)," lanjutnya.

Baca juga: Polres Kotamobagu Sulawesi Utara Gelar Syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke 67 dengan Sederhana

Baca juga: SMA Katolik Karitas Tomohon Rayakan HUT ke 43 dan Reuni Akbar

Meski demikian, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sitaro itu memastikan pemerintah daerah bakal menuju kebijakan kendaraan listrik tersebut.

"Tapi untuk kebijakan itu tetap (akan disiapkan). Pelaksanaannya akan bertahap. Nanti roadmap disesuaikan," jelas Wuaten.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 2022 per tanggal 13 September 2022.

Plt Asisten III Sekda, Ch Bob Wuaten -
Plt Asisten III Sekda, Ch Bob Wuaten - (tribunmanado.co.id/Octavian Hermanses)

Dengan Inpres tersebut, jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diminta untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved