Ditanya Tanggapan Dewan Kolonel ke Ganjar Pranowo: Pak Sekjen Sudah Bicara Kan?

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespons pembentukan Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres) 2024.

Ganjar mengatakan terkait pembentukan Dewan Kolonel tersebut telah ditanggapi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

"Pak sekjen sudah bicara kan? Iya candaan-candaan," kata Ganjar di sela-sela rapat koordinasi kepala daerah PDIP di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2022).

Sementara, Hasto juga menanggapi terkait pembentukan Dewan Kolonel oleh beberapa anggota Fraksi PDIP DPR RI untuk mendukung Puan maju di pilpres mendatang.

Menurutnya, Dewan Kolonel tak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP.

"Itu sudah selesai. Kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam AD/ART partai," ujar Hasto di kantor Sekolah Partai PDIP.

Sebelumnya, beberapa anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) membentuk Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani menjadi calon presiden (capres) 2024, dengan meningkatkan elektabilitas Puan.

Pembentukan tim dengan nama Dewan Kolonel ini diusulkan oleh anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi, dan dikoordinatori oleh Trimedya Panjaitan.

Baca juga: Chord Gitar Bebaskan Diriku - Armada: Aku Berhenti Sayang, Ku Tak Bisa Lanjutkan

Baca juga: Chord Gitar Efek Gedang Klutuk - Arlida Putri Adella

 
"Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP lho ya," ungkap Johan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Johan menuturkan, awalnya Dewan Kolonel hanya beranggotakan enam orang.

Saat ini, Dewan Kolonel beranggotakan 12 orang yang berada di 11 komisi berbeda di DPR.

Mereka adalah anggota berasal dari Komisi I yakni Dede Indra Permana dan Sturman Panjaitan.

Kemudian Junimart Girsang dari Komisi II DPR.

Selanjutnya Trimedya Panjaitan Komisi III, Riezky Aprilia Komisi IV, Lasarus Komisi V, Adi Satriyo Sulistyo Komisi VI, Dony Maryadi Oekon Komisi VII.

Esti Wijayati dari Komisi VIII, Abidin Fikri Komisi IX, Agustin Wilujeng Komisi X.