Advetorial

APBD Perubahan Boltim Sulawesi Utara 2022 Fokus Tekan Inflasi Pasca Kenaikan BBM

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Boltim menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum

Penulis: Rafsan Damopolii | Editor: Chintya Rantung
IST
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Boltim menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Boltim menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun anggaran 2022, melalui Rapat Paripurna, Jumat (16/09/2022).

Rapat tersebut digelar di ruang paripurna Kantor DPRD Boltim, dengan dihadiri lansung Bupati Boltim, Sam Sachrul Mamonto bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyagjghj
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Boltim menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sementara, Ketua DPRD Fuad Landjar didampingi Wakil Ketua Medy Lensun dan Muhhamad Jabir memimpin jalannya sidang paripurna yang turut diikuti 12 orang anggota legislatif lainnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Boltim menyampaikan usulan anggaran perubahan tahun ini sebagian besar berfokus pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta mengantisipasi dampak dari kebijakan penyesuaian tarif bahan bakar minyak (BBM).

“Maka diperlukan penanganan yang cepat dan tepat. Dimana pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan menteri keuangan atau PMK Nomor 134 Tahun 2022, tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022," kata dia.

Dijelaskan Bupati, program penting dalam PMK Nomor 134 meliputi belanja wajib sosial.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Dajghj
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Boltim menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA)

"Yang penggunaanya (anggaran) pada tiga poin penting, yakni pertama pemberian bantuan sosial, kedua penciptaan lapangan kerja, dan yang ketiga subsidi pada sektor transportasi. Sehingga dapat meringankan beban masyarakat," jelas Mamonto.

Penyusunan KUA PPAS tahun anggaran 2022, lanjut Mamonto, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2022 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

"Selanjutnya masih ada proses penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2022, untuk itu saya berharap dalam setiap proses penyusunan perubahan APBD pemerintah daerah dapat bersinergi dengan pihak legislatif,” imbau Bupati.

Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar dalam arahan paripurna berharap penyusunan APBD Perubahan dapat memperhatikan dampak sosial dan ekonomi masyarakat di tengah situasi pelik, imbas dari pandemi Covid-19 dan kenaikan BBM Nasional.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama Dewan Pejghj
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Boltim menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA)

"Perubahan KUA dan PPAS diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi dan tingkat pengangguran serta kemiskinan di Kabupaten Boltim," terang Fuad.(adv)

Baca juga: Baru Terungkap Ada Jenderal yang Setor Rp 2,5 Miliar ke Ferdy Sambo Demi Bisa Dapat Jabatan

Baca juga: Pria 79 Tahun ini Miliki 27 Anak, Baru Terungkap Ada Berapa Banyak Istrinya, Mereka Hidup Rukun

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved