Berita Nasional

Rakyat Kecil Harap Bersabar, Anies Sebut Program Rumah DP Rp 0 untuk Warga Penghasilan di Atas UMP

Program Rumah DP 0 Rupiah, merupakan salah satu janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika mengikuti Pilkada pada tahun 2017 lalu.

Istimewa/Internet/HO
Rakyat Kecil Harap Bersabar, Anies Sebut Program Rumah DP Rp 0 untuk Warga Penghasilan di Atas UMP 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Rumah dengan down payment (DP) nol rupiah di Cilangkap, Jakarta Timur, telah diresmikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Kamis (8/9/2022).

Program Rumah DP 0 Rupiah, merupakan salah satu janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika mengikuti Pilkada pada tahun 2017 lalu.

Setelah dilantik pada bulan Oktober 2017, Anies bersama Sandiaga Salahuddin Uno yang waktu itu masih menjadi wakilnya, kemudian merealisasikan janji kampanye tersebut.

Baca juga: Kapolri Siap Perang, Perintahkan Bongkar Konsorsium 303 yang Seret Nama Sambo, Ancam Cekal Anggota

Hanya, rumah yang akan didapatkan masyarakat yang mengikuti program DP 0 Rupiah bukanlah rumah tapak melainkan rumah susun (rusun).

Namun bagi masyarakat DKI Jakarta yang memiliki penghasilan dibawah upah minimum provinsi (UMP) tampaknya harus mengurungkan niat.

Lantas masyarakat kalangan manakah yang bisa menikmati program ini?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terang-terangan menyebut, program rumah DP 0 Rupiah bukan diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP).

Ia menyebut, sasaran program ini ialah masyarakat berpenghasilan di atas UMR namun gajinya masih di bawah Rp 15 juta.

Hal ini diungkapkan Anies saat meresmikan 1.348 unit hunian DP 0 Rupiah di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur.

"Perlu kami garis bawahi di sini bahwa ini adalah menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan di atas UMP, antara Rp4,6 juta sampai berpenghasilan Rp14,8 juta," ucapnya, Kamis (8/9/2022).

Untuk masyarakat berpenghasilan di bawah UMP, Anies menyebut, Pemprov DKI telah menyiapkan hunian dengan konsep rumah susun sewa (rusunawa).

Kemudian, bagi masyarakat berpenghasilan di atas Rp15 juta, sudah bisa terserap oleh mekanisme pasar properti di ibu kota.

Sedangkan, masyarakat berpenghasilan Rp 4,6 juta hingga Rp 14,8 juta merupakan kelompok yang punya kemampuan membayar cicilan tetapi kesulitan dalam membayar DP rumah.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved