Sulawesi Utara

Kemenkumham Sulawesi Utara Gandeng BPKP Beri Penguatan UPG Seluruh Satker

Kanwil Kemenkumham Sulut menggandeng BPKP Sulut memberi penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi. Kegiatan tersebut guna mencegah gratifikasi & korupsi

Penulis: Rhendi Umar | Editor: Isvara Savitri
Tribunmanado.co.id/HO
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulut memberikan penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara memberikan penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi kepada jajaran satuan kerja Kanwil Kemenkumham Sulut.

Dalam kegiatan tersebut Kanwil Kemenkumham Sulut menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih.

Selain itu, Kanwil Kemenkumham Sulut ingin meningkatkan pencegahan tindakan gratifikasi dan korupsi pada seluruh satuan kerja.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut, Haris Sukamto, mengatakan bahwa gratifikasi termasuk kategori berbahaya karena dapat merusak nama baik pribadi, keluarga dan institusi. 

"Bentengnya adalah integritas, kita harus punya komitmen mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN serta mengupayakan pengendalian gratifikasi," tegas Haris.

Baca juga: Akhirnya Terungkap, Ternyata Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J Saat Bharada E Nyatakan Siap Ikut Skenario

Baca juga: Akhirnya Terungkap Fakta di Balik Pengakuan Nassar soal Anak, Muzdalifah Bantah Pernyataan Eks Suami

Dalam kegiatan tersebut BPKP Sulut menjelaskan sistem pengendalian gratifikasi dan memberikan panduan dalam memahami dan mengendalikan gratifikasi dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sulut.

Hal tersebut dipaparkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut, Beligan Sembiring, yang menjadi narasumber.

Kegiatan juga diikuti oleh para kepala divisi, para kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulut dan pejabat administrator hingga struktural.

Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara menggandeng
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulut memberikan penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Usai pemaparan materi, diadakan sesi diskusi yang melibatkan narasumber dan peserta penguatan UPG.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved