Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara Bahas Pelayanan Paspor

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulawesi Utara Haris Sukamto menjadi tamu dalam podcast Tribun Manado. 

Acara yang dipandu oleh Pemimpin Redaksi Jumadi Mapangganro membahas soal peran dan fungsi Kemenkumham Sulut. 

Seperti apa pembahasannya, berikut sesi tanya jawab yang telah dirangkum. 

Bagaimana rasanya anda bertugas di Sulawesi Utara? 

Sulut tidak asing sebetulnya, karena saya pernah tugas disebelahnya Sulut, kehidupan dan kharakter tidak jauh berbeda. 

Geografis juga sama kepulauan dan laut, dan makananya tidak jauh berbeda, ada bubur manado, nike, sambalnya juga asli dan pedas banget. 

Lembaga apa saja yang bernaung di wilayah Kemenkumham dan apa saja sih tupoksinya? 

Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara itu dasar hukumnya adalah permenkumham Nomor 30 tahun 2018. 

Bahwa Kantor Wilayah itu adalah membantu menteri melaksanakan tugas pokok di tingkat wilayah dan kepala kantor wilayah bertugas untuk mengkoordinasi 4 divisi yang ada di kantor wilayah tempat divisi wilayah dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah yang harus dilaksanakan di tingkat wilayah. 

Maka 4 divisi yang ada di bawah kantor wilayah yang harus dikordinasikans secara baik. 

Kadiv Adminstrasi. Kepala Divisi administrasi memiliki tugas sebagai dukungan manajemen, termasuk fasilitas dan anggaran,

Itu mulai dari proses perencanaan sampai keluarnya anggaran sampai pada proses perencanaan dan evaluasinya itu ada di adminstrasi.

Termasuk pegawaian mulai dari rekrutmen sampai pada sampai dengan pelaksanaan kegiatan hingga  hal terkait dengan kedisiplinan pegawai. 

Kadiv Pemasyarakatan.  Divisi pemasyarakataan terdapat 16 satuan kerja yang tersebar mulai dari Kotambagu, Amurang, Manado, sampai ke Kepulauan Sanger dan Kepulauan Talaud. 

Tugasnya ada proses pembinaan anak didik yang berada dalam rutan maupun narapidana yang ada di dalam lapas. 

Tugas kedua yaitu rumah penyimpanan barang rampasan atau disebut barang titipan baik dari kejaksaan, kepolisian, maupun dari pengadilan. 

Ada juga balai pemasyarakatan mulai dari ajudikatif dan posyudikatif.

Dia harus memantau betul perilaku warga pemasyarakatan yang ada di dalam sampai dengan akhirnya di assestment untuk bisa keluar mendapatkan asimilasi lewat memasukan rekam jejak dari balai pemasyarakatan.

Termasuk juga pembinaan eks narapidana setelah keluar mau dikemanakan adalah kewenangan balai pemasyarakatan. 

Kadiv Keimigrasian. 

Mereka bertugas dalam rangka memberikan kepastian hukum sebetulnya terhadap seluruh stackholder terkait keimigrasian, mulai dari pasport, izin tinggal, termasuk kunjungan dan yang selama ini selalu digelorakan tenaga kerja asing dan sebagainya. 

Kadiv Pelayanan Hukum

Divisi pelayanan hukum memangku enam Direktorat Jenderal yang ada di pusat, mulai dari peraturan perundang-undangan, jadi harmonisasi peraturan daerah yang berada ditingkat wilayah jadi tanggung jawabnya. 

Kedua, Direktorat Jenderal HAM yang terkait dengan kegiatan HAM maka dikantor wilayah ada pelayanan konsultasi masyarakat. 

Kemudian Direktorat Jenderal AHU tugas mereka memberi kemudahan kepada masyarkat, sehingga yang terkait dengan UMKM dan sebagainya diarahkan untuk mendaftarkan perseroan perseorangan, disana ada yang berkaitan dengan organisasi masa, organisasi politik dan lain-lain yang harus mendaftar ke kita, termasuk notaris. 

Kemudian Dirjen Kekayaan Intelektual, saat ini seluruh UMK dan UMKM yang ada di Sulut kita telah bina dan diarahkan bahwa seluruh produknya terdaftar di kekayaan intelektual. 

Banyak sekali produk potensi daerah yang ada tapi pemerintah daerah belum ada kepedulian untuk mendaftarkannya. 

Apa yang dilakukan jajaran Kemenkumham Sulut terkait dengan perubahan signifikan yang ada?

Target saya saat masuk bekerja di kantor yaitu performa fasilitas kantor, karena kalau orang melihat kantor kita kumu.

Mereka tidak yakin bahwa mampu memberikan pelayanan, dan ini sudah banyak perubahan mulai dari Kotamobagu sampai ke Kepulauan, saya berterima kasih kepada jajaran yang telah melaksanakannya. 

Kedua performa individu, yang masing kita-kita kader-kader pengayom harus berubah, pola-pola lama yang merugikan individu dan masyarakat, dan diinstusi harus dihilangkan.

Maka ini saya bangun dengan team work kanwil Kemenkumham, karena saya tidak bisa bekerja sendiri. 

Apabila itu sudah terbentuk maka yang sudah diagendakan pimpinan pasti akan dilaksanakan dengan baik. 

Selain itu disiplin pegawai menjadi patokan awal upaya kita untuk mendongrak perubahan di Sulut. 

Ketiga soal kepedulian, jadi mereka harus peduli terhadap diri sendiri dan organisasi. 

Jadi semua dilaksanakan tidak atas pribadinya melainkan atas nama organisasi. 

Keempat Komitmen, saat kita peduli namun komitmen kita masih juga dipertanyakan, mustahil kita bisa berikan pelayanan kepada masyarakat. 

Maka saya selalu mewanti-wanti kepada seluruh tim work saya untuk bersama-sama peduli terhadap diri kita, keluarga, termasuk organisasi kita. 

Pak Kakanwil sempat mengusulkan beberapa pegawai untuk diberhentikan, sebenarnya bagaimana ceritanya? 

Tugas dari kita adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan HAM, maka saya tidak ingin main-main dengan apa yang saya lakukan.

Itu sesuai arahan pak Menteri, Sekjen, dan Irjen bahwa komitmen pimpinan terhadap kita semua, apabila ada jajaran yang melanggar aturan, disiplin, kewenangan harus ditindak, dan itu sudah terukur dengan aturan kepegawaian yang wajib diikuti. 

Terlihat masih ada yang mengikuti pola lama yakni tingkat disiplin rendah dan dari berbagai masukan dan data-data yang muncul saya minta buka semua. 

Disitu terlihat ada beberapa pegawai tingkat kehadirannya sangat minim. 

Saya pun mengusulkan ke pusat dengan sanksi berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. 

Baru-baru ini pak Kakanwil ada tahanan di sulut yang melarikan diri, bagaimana ceritanya? 

Kejadian yang terjadi di Bitung, tahanannya izin berobat, dan semua sudah sesuai dengan aturan mulai dari teman-teman kesehatan dalam lapas sudah ada izin keluar dan ada rekomendasi puskesmas. 

Tetapi saat posisi diluar yang bersangkutan memanfaatkan kepercayaan yang diberikan untuk melarikan diri. 

Di situ saya langsung meminta Kalapas untuk berkordinasi dengan aparat penegak hukum, dan Alhamdulilah 2 hari setelah kejadian yang bersangkutan langsung ditemukan. 

Bagaimana cara pak Kakanwil memberantas peredaran narkoba dari luar Lapas dan Rutan?

Upaya peredaran narkoba dan HP di dalam lapas menjadi prioritas utama, maka saya selalu mengingatkan kepada jajaran bahwa didalam lapas harus bebas dari HP.

Peredaran uang dan peredaran narkoba dan ini menjadi momok kita semua, dan jika dilihat permasalahan di dalam lapas selalu muncul dari ketiga hal itu. 

Maka komitmen saya kepada jajaran, mengajak untuk melakukan instruksi pak Dirjen Pas bahwa Lapas bersih dari narkoba harus diwujudkan yang didahului Lapas Bebas dari HP. 

Saya pun sudah memerintahkan Kalapas dan Karutan untuk melakukan sidak dan razia. 

Bagaimana pak Kakanwil mengatasi permasalahan over kapasitas yang ada di rutan dan lapas? 

Membuat lapas dan rutan aman, kuncinya hanya satu yaitu hak warga binaan terpenuhi, makan layak sesuai aturan, sesuai SOP dan kebutuhan dj dalam. 

Ketika seluruh kebutuhan warga binaan dalam lapas terpenuhi, semua dipastikan aman. 

Kedua, upaya mengingatkan kepada jajaran barang-barang terlarang tidak boleh masuk. 

Jadi kalau masalah over kapasitas belum terlalu, meskipun sudah 60 persen hingga 70℅ melebihi kapasitas. 

Tetapi melihat jumlah tersebut saya belum mengangap ini terlalu berbahaya, justru berbahayanya apabila kebutuhan didalam tidak terpenuhi.

Maka saya selalu ingatkan agar jangan sampai hak mereka terabaikan. 

Bagaimana cara pak Kakanwil membantu masyarakat, agar pengurusan pasport lebih dipermudah?

Kemarin teman-teman Keimigrasian turun ke lapangan dengan menjemput bola di wilayah-wilayah yang memungkinkan banyak membutuhkan pasport, termasuk membuka pelayanan di Kabupaten, Kota yang belum ada sarana imigrasinya. 

Kemarin juga kami melaksanakan pelayanan publik di Kawasan Mega Mas yang antrinya sampai malam. Maka ini akan kita lakukan didaerah lainya. 

Bagaimana pak Kakanwil mengatisipasi soal WNA yang bermodus wisata namun akhirnya sudah bekerja di Manado?

Akses jalur tikus masuk di Sulut sangat banyak, meskipun perbatasan kita terjaga dengan baik. 

Maka yang akan kami lakukan dari awal sudah memetakan dengan Timpora dari berbagai sektor mulai pemerintah daerah karena mereka mempunyai jajaran sampai ke tingkat desa termasuk stackholder terkait.

Seperti Kepolisian, Jaksa, BIN, Kodam yang dimana mereka mendeteksi dan memetakan tenaga kerja asing yang ada di Indonesia dan ada di Sulut, serta memberikan judgement. 

Apa yang diberikan Kemenkumham soal pelayanan hak cipta agar masyarakat bisa tau tentang cara mengurusnya? 

Kami telah melakukan banyak penyuluhan serta melakukan MOU dengan beberapa teman-teman Universitas di Sulut. 

Soal UMK dan UMKM terkait pendaftaran merek. 

Saya pun mengapresiasi Pemda disini yang mempelopori dan membiayai produk-produk daerah. 

Tim kami selalu keliling disetiap daerah dengan memberikan semangat kepada masyarakat agar mendaftarkan mereknya. (Ren) 

• Terungkap yang Akan Terjadi Nanti Selasa 6 September 2022, Terkait Kenaikan Harga BBM

• Ternyata Perintah Ferdy Sambo Ditolak Bripka RR, Suami Putri Candrawati Lalu Ucap Ini ke Bharada E