Yusra Alhabsyi Anggota DPRD Sulut Kritisi DTKS Kemensos, Banyak Orang Miskin tak Terdata

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - DPRD Sulawesi Utara melalui Anggota Komisi IV Yusra Alhabsyi mengkritisi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Milik Kementerian Sosial.

DTKS keral kali dijadikan dasar untuk pemberian bantuan sosial untuk masyarakat.

Bagi yang terdata maka dapat bantuan pemerintah, namun yang tidak terdata maka tak akan pernah mendapat bantuan.

Pendataan mesti lebih update lagi, karena bisa saja ada persoalan soal pendataan.

"Jangan - jangan tidak terdata karena karena ada persoalan dengan kepala desa, atau misalnya saat disurvei orangnya sedang ke kebun atau melaut," katanya. 

Sebab itu, Yusra Alhabsyi mengatakan, DPRD mencoba melahirkan Perda Fakir Miskin dan anak terlantar, diharapkan Perda ini bisa memfasilitasi orang miskin yang tak masuk data kemensos.

Ia juga berpesan agar proses penyusunan kerja tahun depan harus perhatikan RPJMD. 

"Penetapan lokasi kelompok masyarakat harus diperhatikan, targetnya tekan angka kemiskinan, tidak harus merata, tidak harus sama, tapi tekankan soal misalnya angka kemiskinan tinggi.

Agar terjadi keseimbangan peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan," ungkapnya.

Memang hal tersebut belum dijadikan indikator utama, maka harus diubah.

Ia juga mendorong bantuan  pencari kerja cukup tinggi khusus 17 sampai 35 tahun.

"Ini penting untuk diperhatikan, sentuh para milenial untuk menekan angka pengangguran yang cukup tinggi," ujarnya. (ryo)

• Akhirnya Terungkap, Komnas HAM: Semakin Kuat Dugaan Pelanggaran HAM di Kasus Pembunuhan Brigadir J

• 40 Napiter Ikrar Setia NKRI, Kepala BNPT: Jadi Hadiah di Hari Kemerdekaan Indonesia

• Merdeka di Mata Selebgram asal Sulawesi Utara Didi Roa: Ketika Indonesia Bebas dari Korupsi