Sulawesi Utara

KPU Sulawesi Utara Antisipasi Digugat Parpol, Inventarisasi Potensi Masalah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengantisipasi gugatan di Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik

Penulis: Ryo_Noor | Editor: Chintya Rantung
Ist
KPU Sulawesi Utara 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengantisipasi gugatan di Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 sedang berlangsung.

Sejak tanggal 1-14 Agustus 2022 KPU telah memberi ruang bagi parpol untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon menyampaikan, tahapan ini disadari berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.

"Potensi permasalahan hukum tersebut perlu diantisipasi agar supaya bisa dicegah. Karenanya perlu dilakukan identifikasi sejak dini potensi-potensi masalah dan risiko serta dilakukan analisis dalam koridor regulasi terkait rekomendasi pencegahan atau mitigasi terhadap potensi masalah hukum," ungkap dia.

Dalam kerangka berpikir antisipatif maka KPU Sulawesi Utara pun telah menggelar Rapat Koordinasi Potensi Masalah Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol.

Rakor yang digelar usai Rakor Helpdesk Tahapan Verpol tersebut, dibuka Plh Ketua KPU Sulut Salman Saelangi didampingi Komisioner KPU Sulut lainnya, Yessy Momongan dan Meidy Tinangon.

Dalam Rakor yang digelar secara daring bersama KPU Kabupaten/Kota disusun Daftar Inventarisasi Masalah Potensi Permasalahan Hukum.

Meidy Tinangon menyebut berbagai potensi masalah hukum bisa saja terjadi dalam tahapan pemilu. Ragam masalah hukum tersebut diantaranya persoalan seputar kepastian hukum dalam regulasi, sengketa proses dan Tata Usaha Negara (TUN), sengketa hasil pemilu, sengketa informasi publik tahapan pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Ia berharap melalui rakor tersebut, potensi masalah hukum dapat terdeteksi secara dini dan komprehensif dan didasarkan pada kerangka hukum pemilu.

“Deteksi dini potensi masalah hukum akan membantu penyelenggara untuk melakukan mitigasi sehingga masalah hukum tidak akan muncul akibat kekurangsigapan penyelenggara mengantisipasinya,” ungkap Meidy Tinangon. (ryo)

Baca juga: BREAKING NEWS Diduga Jadi Korban Pelecehan, Anak Dibawah Umur Asal Minut Sulawesi Utara Meninggal

Baca juga: KKB Papua Goliath Tabuni Perintahkan Tembak Mati Semua Kaki Tangan TNI, Warga di Puncak Jaya Siaga

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved