Sitaro Sulawesi Utara

Masyarakat Sitaro Diminta Tetap Gunakan Uang Logam Sebagai Alat Pembayaran, Menolak Bisa Kena Sanksi

Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Utara menggelar Sosialisasi dan Edukasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah di Kabupaten Sitaro

Penulis: Octavian Hermanses | Editor: Chintya Rantung
Vian Hermanses/tribunmanado.co.id
Sosialisasi uang rupiah logam sebagai alat pembayaran sah yang diselenggarakan Bank Indonesia di Kabupaten Sitaro. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Utara menggelar Sosialisasi dan Edukasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Kamis (28/7/2022).

Sosialisasi dan edukasi tersebut mengangkat tema terkait uang rupiah logam sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung di Restoran Narwastu Ulu Siau itu sengaja digelar karena adanya keengganan bahkan penolakan masyarakat Sitaro dalam menggunakan uang rupiah logam sebagai alat pembayaran.

Melalui sosialisasi dan edukasi tersebut, pihak Bank Indonesia mengingatkan kepada seluruh masyarakat maupun para pelaku usaha untuk tetap menerima uang rupiah logam di setiap proses transaksi.

Bank Indoensia menyatakan bahwa masyarakat yang menolak untuk menggunakan uang rupiah logam sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli bisa dikenakan sanksi.

"Tadi sudah disampaikan bahwa ada sanksi kalau kita menolak (uang logam). Kalau tidak salah sanksinya pidananya satu tahun penjara," kata Fransco Tentua, Kepala Seksi Layanan Kas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara.

Ketika didapati ada pihak-pihak, baik masyarakat atau pelaku usaha yang menolak uang logam sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli, maka hal itu bisa dilaporkan.

"Bisa lapor ke kepolisian atau pemerintah setempat. Dan itu wajib. Polisi bisa mengambil tindakan. Tapi paling tidak dalam bentuk teguran dulu," ungkap Fransco.

Dikutip dari berbagai sumber, penggunakan uang rupiah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dimana dalam pasal 2 menjelaskan macam rupiah terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam.

Sementara pasal 21 menjelaskan rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi keuangan di wilayah Republik Indonesia.

Sedangkan Pasal 33 ayat (1) disebutkan apabila seorang atau badan tidak menggunakan uang rupiah dalam setiap transaksi sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1), maka bisa dikenakan sanksi pidana.

Pasal 33 ayat (2) menyatakan pihak yang menolak transaksi menggunakan rupiah dalam bentuk apa pun diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200 juta.

Pasal 23 menjelaskan, seseorang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi di wilayah Republik Indonesia kecuali ragu atas keasliannya.

Dengan demikian, selama uang logam masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebagai mata uang rupiah, mereka yang tidak menerimanya bisa dikenakan pidana. (HER)

Baca juga: Sosok Valencia Tanoesoedibjo, Kekasih Atlet Kevin Sanjaya, Jabat Direktur Sejak Usia 25 Tahun

Baca juga: Akhirnya Terungkap Sosok Babi yang Bongkar Aib Oknum TNI Kopda M yang Ternyata Bandar Judi Togel

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved