Perang Rusia Vs Ukraina
Putin Jadikan Penduduk DPR dan LPR Warga Rusia Tanpa Perlu Tes Bahasa, Ukraina: Ini Pencaplokan
Berbagai cara dilakukan Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk menjadikan beberapa lokasi yang memang diinginkannya
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, MOSKOW - Berbagai cara dilakukan Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk menjadikan beberapa lokasi yang memang diinginkannya masuk dalam bagian negara Rusia.
Di antaranya Putin sudah menandatangani dekrit yang intinya memperluas prosedur jalur cepat kewarganegaraan Rusia bagi semua warga negara Ukraina.
Luar biasanya, program ini sudah dilakukan Vladimir Putin sejak tahun 2019, artinya sebelum dia memutuskan melakukan invasi ke Ukraina. Setidaknya ada tiga wilayah kedaulatan Ukraina yang penduduknya terus di rongrong oleh Rusia melalui berbagai program yang tujuannya mempermudah naturalisasi.
Kondisi ini membuat Ukraina berang dan menyerukan bahwa seluruh dunia harus mengecam dan bertindak dengan cara Rusia tersebut.
Melansir dari Aljazeera, saat ini hanya penduduk wilayah Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR) di Ukraina timur, serta wilayah pendudukan Rusia lainnya yaitu Kherson dan Zaporizhia, yang memenuhi syarat untuk prosedur yang disederhanakan agar menjadi warga Rusia.
Prosedur ini pertama kali diperkenalkan untuk penduduk Donetsk dan Luhansk pada tahun 2019. Sementara itu, antara tahun 2019 hingga tahun ini, lebih dari 720.000 penduduk di dua wilayah tersebut atau sekitar 18 persen dari populasinya, telah menerima paspor Rusia.
Pada akhir Mei lalu, prosedur ini juga ditawarkan kepada penduduk wilayah Zaporizhia dan Kherson. Kemudian pada bulan lalu, paspor Rusia dilaporkan telah dibagikan di dua wilayah tersebut.
"Semua warga negara Ukraina diberikan hak untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Federasi Rusia dengan cara yang disederhanakan," ujar Dekrit tersebut, yang terbit pada Senin (11/7/2022).
Ukraina mengutuk keputusan tersebut, dan menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Ukraina.
"Keputusan tersebut merupakan pelanggaran lain terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, tidak sesuai dengan norma dan prinsip hukum internasional," kata Kementerian Luar Negeri Ukraina.
Baca juga: Surah dalam Alquran, Keutamaannya Bisa Hilangkan Rasa Takut Berlebihan, Amalkan Surah Al Kautsar
Baca juga: Buntut Tewasnya Brigadir J di Rumah Kadiv Propam, DPR Bakal Panggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba menegaskan Kyiv tidak membutuhkan kewarganegaraan yang diberikan Putin.
"Ukraina tidak membutuhkan kewarganegaraan Putin dan upaya untuk memaksakannya dengan paksa akan gagal," kata Dmytro Kuleba.
Pada bulan Mei lalu, Vladimir Putin juga menandatangani dekrit yang menyederhanakan proses untuk memperoleh kewarganegaraan dan paspor Rusia bagi penduduk di wilayah Kherson dan Zaporizhia .
Ukraina yang mengetahui hal tersebut, pada saat itu mengatakan rencana itu adalah bukti pelanggaran hukum internasional dan menuduh Kremlin berperilaku "kriminal".
“Penerbitan paspor secara ilegal … merupakan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, serta norma dan prinsip hukum humaniter internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan saat itu.
