KNPB Siap Gelar Aksi 14 Juli, Pasang Badan 'Adang' Imigran yang Manfaatkan DOB

Lebih lanjut Jefry mengatakan, rakyat Papua akan terus bersuara meski berbagai intimidasi dialami.

Menurutnya, pemerintah pusat terlalu memaksa kehendak untuk tetap memperpanjang Otsus Jilid II dan melakukan pemekaran 3 provinsi di Tanah Papua.

"Kebangkitan rakyat pejuang Papua saat ini sedang ditakuti oleh penguasa di Indonesia, maupun elit politik Papua," tegasnya.

Ia menambahkan, rakyat pejuang memastikan aksi nasional yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Tanah Papua pada 14 Juli 2022

nanti mendapat dukungan penuh semua lapisan masyarakat di Bumi Cenderawasih ini.

Kata Menko Polhukam Mahfud MD

Pemerintah pusat menjelaskan tujuan pembentukan daerah otonomi baru ( DOB ) di Papua dan Papua Barat.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, kebijakan membentuk daerah otonomi baru ( DOB ) di Papua dan Papua Barat yang akan dilakukan pemerintah telah berdasarkan aspirasi masyarakat.

Jaleswari menjelaskan, kebijakan ini bertujuan memeratakan pembangunan di daerah tersebut.

"Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan dan pelayanan di wilayah yang memiliki luas hampir empat kali lipat Pulau Jawa ini," kata Jaleswari dalam siaran pers pada Jumat (11/3/2022).

Dengan begitu, nantinya pelayanan umum, kependudukan, dan pelayanan lainnya yang selama ini terpusat hanya di ibu kota Provinsi Papua

dan Provinsi Papua Barat dapat dibangun dan disebar di ibu kota provinsi-provinsi baru.

Kendala waktu, jarak, biaya, dan kesulitan transportasi yang selama ini dirasakan masyarakat juga bisa teratasi.

"Selain itu, agar pembangunan berbasis aspirasi dan wilayah adat dapat lebih mudah diwujudkan," tambah Jaleswari.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan rencana pembentukan DOB baru di Papua terus berjalan.