Selain KKB Papua, Ternyata Ada Geng KKP yang Anarkis, Kapolri Jenderal Listyo Minta Semua Waspada

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Kapolri ) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan ultimatum perintah kepada jajaran Polri agar lebih waspada dengan Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB ) dan KKP.

Selain KKB Papua, Jenderal Listyo juga menyinggung kelompok baru yang dianggap anarkis.

Yaitu, KKP atau Kelompok Kriminal Politik. 

Jenderal Listyo menegaskan hal tersebut kepada jajarannya tepat di upacara HUT Bhayangkara ke-76, di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7/2022).

Mantan Kabareskrim Polri itu untuk tetap waspada terhadap kelompok separatis di Papua itu.

“Polri tetap waspada terhadap kelompok KKB dan KKP ( Kelompok Kriminal Politik ) yang akan melakukan tindakan anarkistis

dan menimbulkan korban jiwa,” kata Listyo seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Tak hanya itu itu, Jenderal Listyo juga mengatakan bahwa dengan adanya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua,

Polri mengubah pola operasi dengan mengedepankan pendekatan soft approach.

Pendekatan soft approach itu dilakukan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, keagamaan, perekonomian, kebudayaan, dialog,

serta dengan mendorong program pembinaan masyarakat (Binmas) Noken.

Selain itu, menurutnya, Polri juga secara intensif melakukan penggalangan ke masyarakat dengan terus melibatkan tokoh agama, adat, dan masyarakat setempat.

“Untuk mendorong program pembangunan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan mendukung DOB (daerah otonomi baru),” kata dia.

Diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi Undang-undang pada Kamis (30/6/2022).

Dengan demikian, Indonesia akan memiliki 3 provinsi baru yang semuanya berasal dari Pulau Papua.

Meski RUU DOB telah disahkan namun pro dan kontra tentang pembentukan DOB Papua terus bergulir.

Pihak OPM Minta Merdeka Tuntut Presiden Jokowi

Petinggi Organisasi Merdeka Papua ( OPM ) Benny Wenda yang dulu pernah mengklaim dirinya sebagai presiden Papua Barat kini menuntut Presiden Jokowi.

Petinggi OPM dalam afiliasi Kelompok Kriminalitas Bersenjata atau KKB Papua itu menyuarakan enam tuntutan terhadap Indonesia.

Mulai dari isu pelanggaran HAM hingga permintaan referendum Papua Barat merdeka.

Benny Wenda mendesak pemerintah Indonesia membebaskan semua tahanan politik, termasuk Victor Yeimo dan delapan mahasiswa Papua Barat yang melakukan protes.

Ia juga menuding Indonesia telah melakukan penindasan terhadap orang Papua.

Melansir PosKupang.com, itulah pernyataan Benny Wenda yang saat ini menjabat sebagai Presiden Sementara Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP ), seperti yang dilansir dari laman website ULMWP, ulmwp.org pada Minggu 3 Juli 2022.

"Indonesia harus segera membebaskan semua tahanan politik Papua Barat, termasuk Victor Yeimo dan delapan mahasiswa yang ditangkap," kata Benny Wenda.

Ada delapan mahasiswa yang ditangkap pada bulan Desember 2021, yaitu Malvin Yobe, Devio Tekege, Ambros Elopere, Maksi You, Paul Zode Hilapok, Luis Sitok, Ernesto Matuan, dan Melvin Waine.

Menurut Benny Wenda, penangkapan itu tidak lain adalah upaya untuk membungkam seruan kami yang adil untuk kebebasan.

"Mereka telah ditahan atas tuduhan makar tanpa perawatan medis yang memadai selama enam bulan," tandas Benny Wenda.

"Apa kejahatan mereka? Hanya berdemonstrasi dengan bendera Bintang Kejora buatan sendiri pada hari nasional kita,

hari ketika orang Papua Barat dan orang-orang di seluruh dunia mengekspresikan penentangan damai terhadap pemerintahan kolonial Indonesia," katanya.

Benny Wenda menolak pembaruan Otonomi Khusus Papua menjadi Daerah Otonomi Baru ( DOB ).

"Indonesia telah meningkatkan penindasan mereka karena orang Papua Barat telah menolak pembaruan 'Otonomi Khusus'

dan rencana Indonesia untuk membagi negara kita menjadi lima provinsi," tambah Benny Wenda.

Benny Wenda mengatakan, orang Papua Barat tidak menginginkan skema kolonial ini.

Dia menyebut lebih dari 600.000 dari kami menandatangani petisi menentang Otonomi Khusus, dan ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes penerapannya.

Benny Wenda juga mengatakan bahwa orang Papua akan terus memprotes.

Oleh karena itu, Indonesia harus menyadari bahwa mereka tidak bisa memaksa rakyat Papua untuk menerima Otonomi Khusus, bahkan di bawah todongan senjata.

"Itu kebijakan Jakarta, bukan kebijakan Papua Barat," tegasnya.

Menurutnya, Otonomi Khusus Papua hanyalah tindakan pilihan bebas lainnya yang dipaksakan tanpa konsultasi dan bertentangan dengan keinginan penduduk asli Papua Barat.

"Daripada terus memaksakannya, Indonesia harus segera menarik militer mereka dan memberikan kami referendum yang kami tuntut sejak 1969," ujarnya.

Benny Wenda menyebut enam tuntutan ULMWP kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi):

Pertama, Pembebasan semua tahanan politik Papua Barat

Kedua, Pembatalan 'Otonomi Khusus' dan rencana untuk mengukir Papua Barat menjadi lima provinsi

Ketiga, Akses langsung ke Papua Barat untuk PBB untuk Hak Asasi Manusia

Keempat, Akses langsung ke Papua Barat untuk semua jurnalis

Kelima, Referendum kemerdekaan yang diawasi secara internasional

Keenam, Penarikan semua pasukan Indonesia dari Papua Barat

Benny Wenda juga menyerukan kepada dunia hentikan pendanaan Otonomi Khusus Papua dan penyiksaan rakyat.

"Dan kepada dunia saya katakan, hentikan pendanaan Otonomi Khusus Papua dan penyiksaan rakyat saya.

Menentang pembaruan hukum kolonial yang memecah belah Indonesia.

Dukung Visi Negara Hijau kami dan Papua Barat yang bebas dan demokratis," ujar Benny Wenda.

Baca juga: Kebrutalan Teror KKB Papua Tewaskan 25 Orang, Korban Lebih Banyak Warga Sipil daripada TNI-Polri

Video Terkait:

Sumber: Kompas.com

Sebagian artikel ini tayang di PosKupang.com https://kupang.tribunnews.com/2022/07/04/petinggi-kkb-papua-sampaikan-6-tuntutan-ke-jokowi-termasuk-bebaskan-victor-yeimo-dan-8-mahasiswa?page=all&_ga=2.249560391.177470406.1656886143-171996789.1656667847