Raden Said Soekanto, Kapolri Pertama yang Bentuk Berbagai Satuan di Polri, 14 Tahun Menjabat

TRIBUNMANADO.CO.ID - Hari Bhayangkara jatuh pada hari ini, Jumat 1 Juli 2022. 

Hari Bhayangkara merupakan hari Kepolisian Nasional yang ditetapkan berdasar dari Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D.

Terkait sejarah Polri, cikal bakal kepolisian ini sudah ada sejak jaman kerajaan Majapahit saat Patih Gajah Mada membentuk pasukan keamanan bernama Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan anggota kerajaan.

Selain itu, mungkin tak banyak tahu, siapa sosok Kepala Kepolisian Republik Indonesia ( Kapolri ) yang menjabat untuk Pertama kalinya.

Sosok Kapolri Pertama yakni, Raden Said Soekanto.

Beliau merupakan Kapolri Pertama Indonesia yang sukses meletakkan dasar-dasar kepolisian.

Raden Said Soekanto lahir di Bogor pada 7 Juni 1908. Ia menjabat Kapolri di era kepresidenan Soekarno selama 14 tahun pada 1945-1959.

Sebagai Kapolri pertama, Soekanto turut merintis dibentuknya berbagai satuan di kepolisian seperti Polair dan Udara, Brimob, Polantas, hingga satuan kepolisian daerah yang merupakan cikal bakal Polda di seluruh Indonesia.

Soekanto juga diketahui sebagai salah seorang pendiri Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta yang awalnya bernama Akademi Polisi di Mertoyudan.

Ketika memimpin, ia merancang kantor di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN), kini Mabes Polri, yang mana waktu itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

RS Soekanto dikenal sebagai sosok yang visioner, disiplin, jujur, dan berkomitmen dalam membangun institusi kepolisian nasional.

Lahir dan besar sebagai Putra Wedana, Soekanto mendapat keistimewaan mengenyam pendidikan Belanda di Indonesia.

Ia bersekolah di Europese Lagere School (ELS), kemudian melanjutkan Hoogere Burger School (HBS) di Bandung. Setelah itu ia melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di Recht Hooge School (RHS).

Semasa kuliah, Soekanto aktif Jong Java. Kendati demikian, Soekanto terpaksa tak menyelesaikan studinya di RHS lantaran kondisi perekonomian keluarga menurun sejak ayahnya pensiun dari jabatan Wedana.

Ia lalu mendaftar sebagai siswa Aspirant Commisaris van Politie di Sukabumi dengan lama pendidikan tiga tahun.

Raden Said Soekanto lulus pada tahun 1933 dan mendapat pangkat Commisaris van Politie 3 e Klass (Komisaris Polisi Kelas III).

Sejak itulah ia memulai kariernya di kepolisian. Soekanto pun diangkat menjadi Kepala Jawatan Kepolisian Negara (KKN) RIS oleh Presiden Soekarno pada 29 September 1945.

Ini berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dan Belanda.

Di masa kepemimpinannya, Soekanto mengirimkan banyak perwira Polri untuk belajar kepolisian di Amerika Serikat, termasuk Hoegeng Imam Santoso, Awaloedin Djamin, Mohammad Hasan, Widodo Budidarmo, yang semuanya menjadi Kapolri.

Pada 15 Desember 1959, berakhirlah karir Soekanto yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kapolri/Menteri Muda Kepolisian dengan pangkat terakhirnya sebagai Komisaris Jenderal Polisi atau Letnan Jenderal.

Sejarah Hari Bhayangkara

Bagaimanakah Sejarah Hari Bhayangkara yang diperingati setiap tanggal 1 Juli?

Hari Bhayangkara merupakan hari Kepolisian Nasional yang ditetapkan berdasar dari Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D.

Dilansir dari laman resmi Polri.go.id, kepolisian Indonesia awalnya berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi.

Sedangkan masalah operasional menjadi tanggung jawab Jaksa Agung.

Namun setelah Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. turun pada 1 Juli 1946, Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.

Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

Sejarah Polri

Terkait sejarah Polri, cikal bakal kepolisian ini sudah ada sejak jaman kerajaan Majapahit saat Patih Gajah Mada membentuk pasukan keamanan bernama Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan anggota kerajaan.

Lalu pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi yang bertugas menjaga aset aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu.

Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi.

Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Pada medio 1897-1920, kepolisian modern Hindia Belanda dibentuk yang menjadi cikal bakal dari berdirinya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan

selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang,

juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik RS Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Setelah berbagai perubahan mulai dari masa kabinet presidensial, Republik Indonesia Serikat, kembali NKRI dengan sistem parlementer, Polri kembali ke Jakarta dan berkantor di kantor bekas Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri.

Kemudian RS Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang.

Saat itu, bangunan tersebut menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

Ketika Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, RS Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian.

Pada tanggal 15 Desember 1959 RS Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.

Lalu pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI,

tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU,

dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab.

Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M Panggabean.

Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.

Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri.

Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969, bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara.

Sejarah lengkap Polri bisa dibaca di polri.go.id.

Baca juga: Sosok Jenderal Hoegeng, Kapolri di Era Soeharto, Baginya Lebih Baik Hidup Melarat Daripada Korupsi

Artikel ini diolah dari Kompas.com dan Kompas TV