Masih Ingat
Ingat Bambang Hendarso Danuri, Kapolri yang Jadi Mertua Ayu Ting Ting? Begini Nasibnya Usai Pensiun
Kabar Purn Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, eks Kapolri sekaligus mertua Ayu Ting Ting. Kini masih aktif di Polri meski sudah pensiun.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Masih ingat Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, mantan Kapolri dan mertua pedangdut Ayu Ting Ting.
Kabar terakhir yang terendus, Bambang Hendarso Danuri kembali terpilih menjadi Ketua Umum Purnawirawan Polri periode 2021 - 2026.
Purnawirawan Pati Polri Bintang 4 ini ternyata adalah mantan Kapolri di rezim Presiden SBY.
Bambang Hendarso Danuri adalah mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjabat sejak 1 Oktober 2008 hingga 22 Oktober 2010.
Ayah dari mantan suami Ayu Ting Ting, Enji Baskoro ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1974 dan meraih gelar sarjana dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta.
Diketahui, Jenderal Bambang Hendarso Danuri kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PP Polri periode 2021-2026 dalam Musyawarah Nasional (Munas) V Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Gedung Tribrata, Jakarta, 28-29 Januari 2021.
Dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Bambang Hendarso Danuri Kembali Terpilih Jadi Ketua Umum Purnawirawan Polri'
Bambang Hendarso Danuri (BHD) kembali mendapat kepercayaan para peserta Munas berkat kepemimpinan dan torehan prestasi jenderal yang akrab disapa ‘Jenderal BHD’ itu selama lima tahun terakhir.
Munas V PP Polri dihadiri 19 DPD PP Polri dari 31 Perwakilan Pengurus Daerah, sementara 14 DPD lainnya mengikuti Munas secara virtual.
Selain diisi laporan pertanggungjawaban Pengurus, Munas juga melakukan pemilihan Ketua Umum periode 2021-2026.
Seluruh rangkaian kegiatan Munas selalu diawali dengan pelaksanaan swab antigen dan menerapkan protokol kesehatan 5 m (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dang mengurangi mobilitas).
Di awal pembukaan Munas, Kamis (28/1/2021), BHD menekankan dua hal.
Pertama, Munas harus berjalan lancar, demokratis, dan mematuhi protocol kesehatan.
Kedua, seluruh produk Munas harus legitimate dan dapat dioperasionalkan.
