Hasto Tegaskan Sulit Koalisi dengan PKS dan Demokrat, Badan Kehormatan PDIP Beri Sanksi ke Masinton

“Jadi selain perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan. Tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda,” sambungnya.

Begitupun halnya dengan Partai Demokrat, Hasto mengatakan aspek historis masa lalu di antara kedua partai masih bisa dilakukan proses rasionalisasi.

Baca juga: Libur Telah Tiba, Simak Aturan dan Syarat Bagi Penumpang Perjalanan Dalam dan Luar Negeri

Namun, pihaknya melihat apa yang dilakukan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan ke rakyat. Pelaksanaan pemerintahan SBY juga tak sejalan dengan fundamental yang dipegang oleh PDIP.

“Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari jaman Bung Karno, jaman Bu Mega, dengan jaman Pak SBY,” ujarnya.

“Berbagai ketegangan terkait dengan radikalisme intoleransi. Jaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang anti kebhinekaan. Ini kan menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia,” terang Hasto.

Ia menambahkan, di dalam politik, kerja sama itu penting. Tetapi kerjasama juga harus melihat ideologi, platform, dan kesejarahan.

Tetapi sikap berbeda akan diambil oleh PDIP ketika sudah menyangkut kepentingan bangsa dan negara.

Contohknya, ketika ada negara lain yang menyerang Indonesia, maka PDIP akan menjadi yang terdepan untuk mempersatukan seluruh elemen bangsa.

“Jadi sikap PDI Perjuangan ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan itu dikedepankan untuk membela bangsa dan negara. Tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas,” jelas Hasto.

Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan partainya terbuka bekerja sama dengan partai manapun.

Pernyataannya itu sekaligus meluruskan ungkapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto yang menegaskan partainya tidak akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilu 2024 mendatang.

“PDIP selalu terbuka lah, jadi enggak bisa disimpulkan kita ini alergi untuk bekerja sama dengan manapun,” kata Masinton kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2022).

“Bahkan di luar elemen partai politik, PDIP selalu membangun komuniaksi dan kerja sama untuk membangun bangsa ini,” ujarnya menambahkan.

Mengenai pernyataan Hasto, Masinton menjelaskan bahwa Sekjennya itu menyoroti kerja sama dalam konteks fenomena di akar rumput.

Sebagai contoh pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kata Masinton, pada level bawah kerja sama partai sulit menyatukan chemistry atau sinergi yang terjalin antarpartai.