Terkait Langkah Megawati yang Rahasiakan Calon Presiden Untuk 2024, Ini Kata Pengamat Politik Sulut

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Langkah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati, untuk tidak langsung melontarkan nama bakal kandidat presiden sangat menarik dicermati. 

Hal itu dikatakan Pengamat Politik Sulawesi Utara Taufik Tumbelaka.

Sebagai Partai Politik (parpol) pemenang Pemilu dan posisi terkuat dalam sekian kali survey yang ada menyebabkan arah PDI Perjuangan dalam Pemilu Presiden akan ditunggu kekuatan politik lain.

"Dalam hal ini parpol lain," terang Tumbelaka kepada Tribun Manado, Kamis (22/6/2022).

Sebab posisi PDI Perjuangan dalam peta kekuatan politik Indonesia membuat memiliki bargaining power dan bargaining position sangat kuat.

Menurut Tumbelaka, dapat dikatakan dari sisi probabilitas bakal kandidat yang nantinya muncul maka peluang kemenangan dianggap lebih besar jika dalam pengusungan ada PDI Perjuangan.

"Strategi mengulur waktu atau mencari momentum yang tetap tentunya bukan tanpa alasan.

Seperti akan melihat arah politik lawan, melihat perkembangan dinamika kekuatan para bakal kandidat yang ada baik dari kader internal, maupun eksternal PDI Perjuangan," jelasnya.

Apalagi, sampai saat ini belum ada satupun figur yang betul-betul menonjol seperti Jokowi diwaktu jelang Pemilu Presiden yang lalu.

Kata Tumbelaka, Pilihan sikap saat ini memang bukan tanpa resiko, tetap ada resiko.

"Dimana parpol yang potensial akan berkoalisi dan dapat memperbesar probabilitas kemenangan bukan tidak mungkin akan direbut lawan politik," ujar dia.

Bakal kandidat yang nanti muncul berpotensi "terlambat start" karena bakal kandidat lawan sudah lebih dulu dipromosikan lawan.

Terlambat start dari bakal kandidat PDI Perjuangan dapat berakibat kepada para Calon Legislatif (caleg) yang akan tampil di Pemilu.

Hal ini, kata Tumbelaka, dikarenakan bakal kandidat Presiden dapat dijadikan penarik suara bagi para caleg. 

Menjadi semacam vote getter dan ini bisa terjadi seperti nama Jokowi sebagai kandidat Presiden diwaktu lalu juga dijadikan "doping politik" bagi sebagian besar caleg guna menarik suara pendukung