Minyak Kita, Inovasi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Atasi Permasalahan Minyak Goreng

Dirinya pun mengatakan tengah berusaha memperbaikinya dan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan,

Hal tersebut pun senada dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga mendapat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengurus problematika minyak goreng.

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Presiden Jokowi pun meminta harga minyak goreng yang terjangkau itu dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Jokowi juga mengatakan saat ini, penurunan harga minyak goreng sudah terjadi di Banten dan Jawa Barat.

Untuk itu, Jokowi menegaskan, pemerintah harus secepatnya mengusahakan agar penurunan harga minyak goreng bisa dijangkau masyarakat bawah.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, pemerintah sudah berkomitmen terus memberikan subsidi kepada masyarakat meski beban fiskal negara saat ini berat.

Baca juga: Gempa Guncang Jawa Timur Kamis 23 Juni 2022 Pagi, Baru Guncang di Laut, Info BMKG Magnitudonya

Baca juga: Gempa Guncang Jawa Timur Pagi Ini Kamis 23 Juni 2022, Baru Saja Guncang di Laut, Info Terkini BMKG

PKS Minta Menteri Perdagangan Tidak Tutupi Mafia Minyak Goreng

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto, mengkritisi pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, yang menyebut tidak ada mafia di balik mahalnya dan kelangkaan minyak goreng (migor).

Menurut Mulyanto, Mendag harus lebih banyak mengamati lebih cermat tata kelola industri migor.

Selain itu mendag harus lebih sering diskusi dengan pakar di bidang ini. 

"Mendag yang baru, Zulhas, jangan menganggap remeh sengkarut migor yang sudah berjalan hampir delapan bulan ini," kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa (21/6/2022).

"Mendag juga jangan jumawa, dengan menyatakan sudah mengetahui dengan pasti akar persoalan migor ini yakni, keterlambatan antispasi Pemerintah atas pasokan CPO untuk migor, serta menihilkan adanya mafia migor," imbuhnya.

Mulyanto menambahkan apa yang disampaikan Mendag baru ini terlalu menyederhanakan masalah.

Kalau soal pasokan CPO, lanjut Mulyanto, faktanya Indonesia tidak kurang, termasuk untuk kebutuhan migor domestik. 

Dia mengatakan, pemerintah sudah beberapa kali buka-tutup kebijakan DMO (domestic market obligation) untuk memastikan kecukupan pasokan CPO untuk produksi migor nasional.