Dinas PPKBP3A Bolsel Gelar Rakerda Pengendalian Program KKBPK

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Bolsel gelar Rakerda Pengendalian Program KKBPK. 

KKBPK yaitu program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. 

Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid membuka secara resmi kegiatan tersebut.

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Rabu (22/6/2022). 

Dalam sambutannya, Wabup Bolsel Deddy menyampaikan, Rapat Kerja Daerah ini tentu akan mengevaluasi dan membahas pelaksanaan Program Keluarga Berencana selama tahun 2021.

Sejauh mana hasil-hasil yang dicapai, serta menyusun langkah kegiatan operasional pada tahun 2022. 

"Oleh karena itu, forum rapat ini hendaknya dapat dijadikan media untuk saling memberi masukan dan dukungan bagi sektor terkait dalam penanganan keluarga berencana dan Stunting demi peningkatan kualitas pelayanan," ujarnya, kepada Tribunmanado.co.id.

Wabup Deddy pun sangat mengharapkan, Para Penyuluh Bangga Kencana PLKB, PKB dan PPKBD kembali bersemangat dan memegang tegun loyalitas, dedikasi, disiplin dan profesionalisme.

"Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dilapangan, demi kemajuan Program KB dan Pembangunan di Bolsel," pintanya. 

Ia mengajak kepada saudara-saudara yang hadir di acara ini, memiliki kepedulian dan berkomitmen melaksanakan Program Bangga Kencana dan Program percepatan Penurunan Angka Stuntyng. 

Diharapkan pelaksanaan Program Bangga Kencana selanjutnya selain mampu memantapkan upaya-upaya pengendalian pertumbuhan penduduk juga mampu peningkatan ketahanan kesejahteraan keluarga. 

"Hal ini mengingat, karena hanya dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali serta keluarga yang berketahanan dan mandiri sajalah pembangunan yang kita jalankan akan dapat berjalan lancar,"

"Serta mencapai hasil yang optimal sehingga benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat," ucapnya. 

Wabup juga menjelaskan, badan yang bertanggugjawab mengetuai pelaksanaan percepatan penurunan angka stuntyng di indonesia hingga tahun 2024 mendatang. 

Penurunan angka stunting tersebut ditargetkan untuk turun 14 persen dari angka 27,6 persem ditahun 2019 lalu.